270 Mahasiswa UII Pelajari Pembentukan Perda di DPRD DIY (1)

Rabu, (3/05/2017) Fakultas Hukum UII bertandang ke DPRD DIY dalam rangka belajar politik hukum dan peran legislatif dewan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang partisipatif. Kunjungan tersebut dibagi menjadi dua kelompok dan diterima oleh ketua DPRD DIY beserta wakilnya. Alasan dibentuk menjadi dua kelompok karena sejumlah 270 mahasiswa tidak dapat ditampung dalam satu ruang.

Kelompok kedua, berkesempatan diterima oleh wakil ketua DPRD DIY yakni Arif Noor Hartanto. Politisi dari fraksi PAN tersebut mengaku senang dan bangga atas dipilihnya DPRD DIY sebagai ajang belajar mahasiswa. Inung sapaan akrab Arif Noor Hartanto bercerita tentang sebelum berkiprah di politik, ia pernah berkesempatan menjadi asisten pembimbing di Fakultas Hukum UII. Namun dalam diskusi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Inung tidak memberikan pemaparan materi, melainkan mempersilahkan mahasiswa untuk langsung mengajukan pertanyaan.

Fadil penanya pertama mengemukakan keingintahuannya terkait prioritas DPRD DIY ketika dihadapkan dengan kepentingan partai dan kepentingan masyarakat. Inung menjelaskan prioritas tersebut didasarkan pada konten. Sebagai warga negara Indonesia, secara tidak langsung masyarakat telah menjadi bagian dari simpatisan politik terutama terhadap isu-isu tertentu. Meskipun terkadang terdapat masyarakat dalam berpolitik tidak memilih salah satu partai politik tertentu. Lantas mana yang lebih diprioritaskan DPRD, terkait kepentingan partai politik ataukah kepentingan masyarakat?

Didasarkan pada sumpah, Inung mengungkapkan bahwa kepentingan pribadi dan golongan tidak boleh lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Namun jika terdapat benturan kepentingan partai politik dan masyarakat, politisi akan menyampaikan aspirasinya di dalam partai. “Ada yang berani mengambil sikap pribadi, ada yang menunggu intruksi pengambilan sikap oleh fraksi, dan ada yang semacam politico.” Jelas Inung. Politico dianggap Inung sebagai karakter politisi yang luwes, mudah bergaul dengan siapapun dan sifatnya selalu mengambil keuntungan. Karakter politico tersebut banyak dianggap kurang baik.

Inung bercerita di era saat ini, politisi punya kecenderungan meninggalkan partai. Hal tersebut berbeda pada era Soeharto tepatnya pada tahun 1955. “Jika ada yang berani menentang partai, siang dirapatkan, sore dibahas di internal, malam diputuskan di Pengganti Antar Waktu (PAW).” Jelas Inung. Mengapa politisi saat ini berani meninggalkan partai dan memilih kepentingan rakyat? alasannya karena dengan memilih kepentingan rakyat dapat menjadi bekal untuk kesuksesan pemilihan di periode berikutnya.

Adapun terkait dengan Fraksi, Rizki Aulia Muslih mempertanyakan persoalan masih adanya fraksi di DPRD. Menjawab hal tersebut Inung menjelaskan ketentuan Peratuan Perundang-Undangan (Perpu) yang mengatur calon anggota legislatif tidak diperbolehkan calon perseorangan. “Seluruh calon mewakili partai politik.” Ungkap Inung. Di DPRD DIY, setiap fraksi diharuskan memiliki minimal 4 anggota DPRD DIY, jika kurang dari empat maka diperbolehkan bergabung. Sedangkan nama fraksi dibentuk dalam satu kali periode masa kerja yakni lima tahun. “Tujuannya apa? Agar memudahkan dalam pengambilan kebijakan.” Tambah Inung.

 

270 Mahasiswa UII Pelajari Pembentukan Perda di DPRD DIY (2)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.