Pernyataan Sikap Aliansi Silaturahim Jogja Bergerak

Assalamualaikum, wr, wb.

Perkenalkan, kami dari Aliansi Silaturahmi Jogja Bergerak. Pada hari ini kami melihat banyak kebijakan pemerintah yang kami anggap sangat represif dan zalim terhadap rakyat pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya,izinkan kami menyatakan sikap.

Telah jelas bahwa sejak awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah menerapkan berbagai kebijakan zalim yang jauh jauh dari citra “pro rakyat” yang selama ini dielu-elukan.

Di bawah ini kami paparkan fakta-fakta mengenai kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat zalim terhadap rakyat dalam hal kepengurusan publik secara langsung, seperti:

  1. Kenaikan tarif dasar listrik yang naik tiap 2 bulanya itu pada tanggal 1 Januari dari 605/Kwh menjadi 791/KWh lalu naik lagi pada 1 Maret Rp 1.034/Kwh dan dilanjutkan kenaikan pada 1 Mei 2017 menjadi Rp 1.352/Kwh.
    (jotribunnews.com/2 Februari 2017).
  2. Kesenjangan Ekonomi antara si miskin dan si kava. Berdasarkan data Global Wealth Report 2016, ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai 49,3 persen. Itu artinya hampir setengah aset negara dikuasai satu persen kelompok terkaya nasional (Econonly.Okezone.com/25 April 2017).
  3. Krisis ketenagakerjaan yang melanda indonesia, menurut Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, hingga saat ini tujuh juta angkatan kerja di Indonesia masih menganggur (suara.com).
  4. Hutang luar negeri yang membengkak, pada kuartal I 2017 sejumlah 326,3 miliar US $, lalu merangsek naik 2,9 menjadi 4 ribu triliun dan masih berpeluang untuk bertambah (Kompas, 16 Mei 2017).
  5. Posisi Indonesia lemah di mata lnternasional khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan data Indeks Daya Saing Global 2016-2017 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia             (WEF), Indonesia, turun dari peringkat           37 ke peringkat 41 dari 138 negara (Kompas, 8 Februari 2017).
  6. Kasus korupsi yang sistemik dan melibatkan banyak pihak. Terdapat
    453 korupsi yang ini bukanlah jumlah yang sedikit. Belum lagi, terdapat kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan kuantitas uang yang besar seperti Korupsi E-KTP. Hal ini menandakan bahwa korupsi menjadi aib yang dipelihara di negeri ini. (CNN, 29 Desember 2016).
  7. Turunnya moral, khususnya remaja dan pemud Menjamurnya klitih, narkoba, seks bebas.

Selain kebijakan-kebijakan publiknya yang bersifat zalim, rezim Jokowi juga telah membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat kontradiktif dan represif terhadap rakyat dan umat Islam pada khususnya terkait dengan politik penguasa. Berbagai fakta itu diantaranya;

  1. Diamnya pemerintah terhadap kelompok yang jelas-jelas melakukan gerakan makar dan separatis: seperti OPM, RMS, Minahasa Merdeka. Namun, tuduhan makar malah ditujukan kepada kelompok Islam yang kritis dan berseberangan dengan penguasa dalam memandang solusi atas persoalan negeri.
  2. Lemahnya penguasa terhadap intervensi asing dalam hukum di dalam negeri.
  3. Penjualan aset-aset negara oleh penguasa kepada asing. (Pt. Indofarma, Kimia Farma, PT.Perusahaan Gas Negara, Pt. Krakatau Steel, PT.Adhi Karya, Bank BNI, Bank BRI, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, PT. Semen Indonesia, Jasa Marga, Garuda Indonesia, Telekomunikasi, ( detik.com 9 April 2015).
  4. Ketidakpastian hukum; saat ini hukum tajam ke atas namun tumpul ke bawah. Lemahnya hukum di hadapan kroni penguasa, tetapi tajam bagi masyarakat kecil.
  5. Kebijakan dan langkah penguasa hari ini menuju pada pembungkaman suara kritis, berslkap represif, mengkrimin~lisasi ulama (Habib Rizieq, M. AI-Khatthat), tokoh (Sri Bintang Pamungkas), dan kelompok/Ormas Islam (Hizbut Tahrir Indonesia).

Oleh karena itulah, untuk menyikapi berbagai kebijakan-kebijakan zalim tersebut, kami dari Aliansi Silaturahim Jogja Bergerak menuntut:

  1. TOLAK LlBERALISASI PEREKONOMIAN yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, kesenjangan ekonomi, krisis ketenagakerjaan, kemerosotan daya saing ekonomi internasional, dan membengkaknya hutang luar negeri yang menjerat.
  2. TOLAK LIBERALISASI DAN SEKULARISASI PENDIDIKAN!! Yang menyebabkan dekadensi moral, munculnya sikap korup yang merugikan negara dan mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi.
  3. TOLAK KRIMINALISASI SIMBOL, ULAMA, TOKOH, DAN KELOMPOK/ORMAS ISLAM!!
  4. TOLAK PEMBUBARAN ORMAS HTI!!
  5. TOLAK REZIM REPRESIF DAN ANTI-ISLAM II
  6. MENUNTUT KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM BAGI SELURUH ELEMEN MASYARAKAT INDONESIA!!

Demikianlah aspirasi ini kami sampaikan. Semoga aspirasi ini akan semakin menyadarkan dan membangkitkan kritik terhadap kebijakan zalim rezim Jokowi tersebut. Jazakallah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*