ABY Meminta Kenaikan Upah Layak

Surat permohonan audiensi dari Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) tertanggal 22 Oktober 2012 ditindak lanjuti oleh DPRD DIY dengan mengadakan audiensi di Ruang Lobby Lt. I Gedung DPRD DIY (30/10). Kirnadi selaku sekjen ABY memaparkan, usulan dari Bupati / Walikota dan kajian dari dewan pengupahan untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dinilai jauh dari kelayakan. “Upah layak minimal yang harus diterima oleh buruh adalah Rp 1,3 juta sampai Rp1,4 juta untuk pekerja nol sampai satu tahun,” katanya. Hal itu didasari dari survey ABY dan Permenaker nomor 13 Tahun 2012 tentang Tahap Pencapaian Hidup Layak. Selain itu ABY menilai instrumen inflasi tidak dimasukan dalam survey yang dilakukan oleh dewan pengupahan Kabupaten / Kota. ABY berharap agar DPRD DIY dan Gubernur DIY dapat memperjuangkan penentuan upah yang lebih layak sesuai kenyataan. “Nasib 130.000 buruh di DIY tidak bisa dipungkiri ada pada keputusan Gubernur,” imbuhnya. Keresahan para buruh ini bertambah ketika Gubernur DIY Sultan HB X memberikan pernyataan tidak akan ikut intervensi dalam penentuan upah. Suparjono selaku Ketua Presidium menilai sudah saatnya penilaian bukan sekedar upah minimum melainkan upah layak. Pihaknya juga meminta agar Disnakertrans turut memantau dan menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi peraturan. Marga dari perwakilan pekerja perhotelan dan restoran menambahkan, banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan tapi tetap dibiarkan. “Ini berbanding terbalik dengan kondisi buruh yang selalu dibayang-bayangi ketakutan karena aturan yang berlebihan dan sangsi berat,” pungkasnya.
Menanggapi aspirasi dari ABY, Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra berjanji akan segera memfasilitasi pertemuan antara eksekutif, dewan pengupahan, para buruh, pengusaha beserta pihak terkait. “Selain memfasilitasi kami juga akan menyampaikan kajian terkait persoalan ini untuk direkomendasikan kepada Gubernur sebelum UMK ditetapkan,” ujar Yoeke. Agus Sumartono, Sekretaris Kom. A menambahkan kajian di dewan dilakukan untuk memberikan second opinion terhadap kelayakan upah. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*