Adiensi Tuntut Percepatan Relokasi

DSC_0606Para pendukung yang terkena dampak pembangunan bandara baru di Temon Kulonprogo beraudiensi di DPRD DIY. Pertemuan sekitar tiga jam tersebut membuahkan hasil gemilang. Selama ini Heru Supi Irianto selaku koordinator, mengaku mendukung penuh pembangunan bandara baru. Namun ia menyayangkan langkah lambat dari pemerintah terhadap warga yang terkena dampak pembangunan bandara baru. Heru menuntut agar diberikan kejelasan relokasi tempat tinggal dan mata pencaharian. “Relokasi harus gratis.” Katanya menuntut.

Ia juga merasa khawatir akan warga terdampak pembangunan bandara yang telah berusia lanjut, akankah dapat menyesuaikan diri dengan profesi yang akan dikerjakannya selain bertani? hal tersebut pun belum mendapatkan kejelasan. Begitu juga dengan warga terdampak pembangunan bandara yang masih lebih dapat diberdayakan dalam penyesuaian profesi kerja.

Sukamto, politikus partai PKB dengan lantang menyatakan ketidakrelaannya jika masyarakat terdampak pembangunan bandara baru Kulonprogo tidak sejahtera. Pembangunan bandara harus dilaksanakan dengan catatan tidak merugikan rakyat.

Sudaryanto mengungkapkan dan menghimbau agar eksekutif memprioritaskan manfaat pembangunan bandara Kulonprogo agar dapat diakses menjadi mata pencaharian warga yang terkena dampak pembangunan. Sudaryanto juga menuntut agar segera dilaksanakan appraisal.

Sigit Haryanto dari Dinas Perhubungan DIY mengungkapkan telah melakukan persiapan penanganan warga yang terkena dampak pembangunan. Koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah provinsi Kulonprogo, PT Angkasa Pura I dan pihak Pakualaman.

Terkait appraisal, Kepala DPUP ESDM DIY (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral), Rani Sjamsinarsi dilaksanakan di pertengahan April dan diharapkan Mei dapat dilakukan penawaran ganti rugi. Masyarakat akan di ajak rembukan dan di dampingi oleh pemerintah.

Rani juga menjelaskan terdapat tiga pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga yang terkena dampak pembangunan, yakni saat relokasi, pembangunan bandara baru, dan pasca pembangunan.

Reni berharap masyarakat percaya dan yakin akan langkah yang ditempuh pemerintah. Ia mengaku telah beberapa kali membahas dengan Gubenur DIY agar pembangunan bandara baru di Kulonprogo memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. “Gubenur selalu menyatakan tidak boleh rakyat yang terdampak, tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.” Jelasnya.

Pulung, warga terdampak pembangunan mengaku sangsi jika masyarakat akan di ajak rembukan terkait ganti rugi. Dengan lantang ia menyatakan adanya kemungkinan masyarakat dipaksa menerima ganti rugi yang telah ditentukan, sedangkan yang tidak menerima diminta untuk mengurus ke peradilan.

Mendengar pernyataan tersebut, Rani berharap masyarakat tidak curiga dan berkenan terbuka agar pemerintah baik Provinsi dan Kulonprogo dapat melakukan langkah yang sesuai dan terbaik kepada masyarakat.

Bahkan Rani akan melakukan berbagai langkah dengan tidak hanya berpacu pada satu hukum saja. karenanya dibutuhkan koordinasi yang solit antar berbagai pihak agar apa yang diharapkan masyarakat dapat terpenuhi.

Terakhir sebelum berakhir, Yoeke Indra Agung Laksana ketua DPRD DIY menuturkan akan pentingnya mengfasilitasi masyarakat, PT Angkasa Pura I, dinas-dinas terkait dan pemerintah Kulonprogo untuk duduk bareng berdiskusi terkait bagaimana penyelesaian ganti rugi bagi masyarakat terdampak, serta bagaimana tahapan-tahapan yang ditempuh guna mendapatkan hasil yang mensejahterakan masyarakat(S)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*