Adukan Persoalan PHK Bantul ke DPRD DIY

Pemutusan kontrak massa di Kabupaten Bantul membawa Forum TMS yang digawangi Raras mengadu ke DPRD DIY pada Rabu (14/02). Didampingi Beny Susanto dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), rombongan tersebut diterima Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana dan Anggota Komisi A, KPH. Purbodiningrat.

Raras menuturkan kronologi pemutusan kontrak yang dianggap sewenang-wenang.  Pada 11-15 September 2017 terdapat informasi penataan ulang. Pegawai Harian Lepas (PHL) yang ditempatkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  diminta untuk mengikuti psikotes.

Pelaksanaan psikotes semula dianggap sebagai evaluasi penempatan posisi. Namun pada Selasa 9 Januari 2018, PHL dikagetkan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Hal tersebut banyak terjadi di OPD, di antaranya 92 PHK  terjadi di Dinas Perdagangan dan 35 di Tenaga Keamanan dan Ketertiban Parangtritis.

Ketika dikonfirmasi, Raras yang mengutip statemen Bupati Bantul, Suharsono menyatakan PHK dilakukan karena persoalan anggaran. Namun di waktu yang sama Pemerintah Kabupaten Bantul membuka lowongan pekerjaan dengan formasi yang lebih besar.

Hal tersebut dipandang tidak masuk akal, sehingga berbagai alternatif ditempuh untuk mendapatkan sebuah kejelasan, termasuk mengadu ke DPRD Kabupaten Bantul, dan ke Ombudsman. Jerih payah mencari kejelasan dan mengupayakan kembali mendapatkan pekerjaan oleh PHL membuahkan hasil. Namun terdapat keganjilan, karena terdapat syarat yang harus dipenuhi ketika ingin menjadi PHL kembali. Syarat tersebut di antaranya harus membayar sekitar Rp. 10.000.000,00.

Merespon tersebut Forum TMS tidak patah arang. Usaha tetap dilakukan, sehingga turunlah statemen Bupati yang menyatakan PHL akan dipekerjakan di pabrik di Piyungan. Masalahnya pabrik tersebut belum dibangun. “ Setelah itu PHL dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan secara bergantian.” Ungkap Raras.

Raras merasa para PHL yang telah mengabdikan hidupnya bertahun-tahun dipermainkan. Padahal selama ini upah yang diterima PHL tidak seberapa, hanya sekitar Rp. 1.000.000. Namun dapat kembali mendapat pekerjaan ialah harapan bagi para PHL yang tidak diperpanjang kontraknya.

Mendengar hal tersebut Yoeke Indra Agung Laksana merasa prihatin dan akan segera melakukan komunikasi politis dengan Komisi A dan Gubenur. Yoeke juga akan meminta Komisi A untuk segera melakukan kajian administratif. Namun sebelumnya, Yoeke meminta data yang valid bahwa PHK tersebut memang dilakukan karena terdapat prosedur hukum yang dilanggar. Permintaan tersebut supaya dalam penanganan tindak lanjut dapat lebih mudah. Selain itu, Yoeke menawarkan kepada 59 PHL yang sampai saat ini belum mendapatkan kembali pekerjaannya untuk menyerahkan data kemampuan diri di bidang lain. Misal kemampuan di bidang perikanan, peternakan, pertanian untuk dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi dapat turut andil memberikan pembinaan dll. “Ini untuk jaga-jaga.” Jelas Yoeke.

Di akhir pertemuan, Beny Susanto dari LSM juga mengungkapkan peristiwa serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Bantul dan besarannya diakui tidak sebesar PHK yang terjadi di Bantul. Namun antisipasi dini perlu dilakukan supaya rakyat dapat tenang dalam memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarga. (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*