Adukan Persoalan Tanah Tutupan Parangtritis Ke DPRD DIY

Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana saat menerima audiensi dari kelompok masyarakat tanah titipan Parangtritis
Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana saat menerima audiensi dari kelompok masyarakat tanah tutupan Parangtritis

Jogja, dprd-diy.go.id – Kelompok masyarakat pengelola tanah tutupan Parangtritis mengadukan keluhannya ke DPRD DIY pada senin (22/08/2016). Kesempatan tersebut diterima baik oleh Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Audiensi yang diketuai Dardjija dengan Sekretaris Suparyanto tersebut berlangsung sekitar satu jam. Keduanya berharap DPRD DIY dapat turut membantu pengembalian status tanah tutupan parangtritis ke letter C. Disertakan juga dalam permohonan audiensi ke DPRD DIY surat yang ditujukan kepada Gubenur DIY. Sekilas diterangkan mengenai sejarah tanah tutupan.

Tanah tutupan terletak di lereng perbukitan pegunungan seribu bagian selatan dengan luas 1.066.530 M2. Tanah tersebut dulunya berstatus letter C milik 256 orang (nenek moyang). Walaupun statusnya tutupan, tanah tersebut sejak Indonesia merdeka dikelola oleh anak cucu para pewaris kurang lebih 750 orang. Sehingga tanah tersebut tidak merupakan tanah abcentee (tanah terlantar).

Pada tahun 1942 tanah seluas 106 Ha 6530 M2 tersebut dirampas Jepang untuk kepentingan perang Asia Timur Raya (Jepang melawan sekutu). Selanjutnya oleh Jepang tanah tersebut ditutup.  Artinya masyarakat dilarang memasuki dan mengakses tanah itu sampai Jepang meninggalkan Indonesia.  Fakta historis atau sejarah sejak Jepang pergi meninggalkan Indonesia, status tanah tutupan menggantung (tidak jelas). Secara yuridis setelah Jepang kalah perang melawan sekutu dan meninggalkan Indonesia, mestinya otomatis tanah tersebut kembali ke pemiliknya atau ahli waris. Sayangnya pemerintah desa dan pemerintah tingkat DIY tidak segera menyelesaiakn hak-hak rakyat atas tanah tersebut.

Kini, subjek hak atas tanah tutupan pada buku induk catatan tanah telah diubah dari aslinya. Angka-angka luas tanah M2 atas nama pemilik dicoret digunakan tinta merah dengan diberi keterangan ISTIMEWA I. Hal tersebut merupakan tindak pembatalan sepihak atas pencoretan dalam daftar buku catatan tanah desa tersebut. Sementara kata ISTIMEWAI pada coretan tinta merah itu maknanya multi tafsir, dan yang mengetahui makna sebenarnya adalah yang mencoret pada zaman itu. Menurut Bahasa kata ISTIMEWA I berarti tanah bersifat sangat khusus, luar biasa atau lain daripada yang lain yang sangat utama alias nomor I bukan nomor II dan nomor III dan seterusnya bagi Jepang. Maksudnya jika Jepang menang dalam perlawanan saat itu, maka tanah akan menjadi miliknya. Namun jika Jepang kalah dalam peperangan, maka tanah akan dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya.

Namun terdapat tafsir lain menganai apakah benar masalah pertanahan di DIY mengacu pada rijksblad telah dihapus sejak berlakunya UUD 1945 pasal 33, Perda DIY No. 3 tahun 1984, Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, Keputusan Presiden No. 33 tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 1984, dan Perda DIY No. 3 tahun 1984 sehingga hak-hak atas tanah warga negara Indonesia (WNI) termasuk DIY dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 H, UU No. 5 tahun 1960 pasal 9 dan 21, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 36. Sementara UU No. 13 tahun 2012 tentang Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY tidak dapat menggantikan UU No. 5 tahun 1960 dalam hal pertanahan maupun mengabaikan UU No. 39 tahun 1999 dalam hal jaminan pemenuhan hak milik.

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Yoeke Indra Agung Laksana sebelumnya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan kelompok masyarakat tanah tutupan Parangtritis telah melibatkan DPRD DIY dalam permasalahannya. Yoeke menuturkan, bahwasanya DPRD DIY tidak dapat langsung menentukan status tanah sebagaimana yang diharapakan. Namun, DPRD yang memiliki fungsi pembentukan Perda secara politik dapat membantu memediasi. Yoeke menawarkan untuk diadakan audiensi ulang dengan turut melibatkan Kantor Pertanahan Bantul, Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Komisi A DPRD DIY. Rencana audiensi akan digelar di DPRD DIY pada senin,(29/08/2016) pukul 10.00 WIB. (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*