Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) ingin Universitas Proklamasi 45 (UP) mencabut surat pemberhentian 22 mahasiswa

Jogja.dprd-diy.go.id-Kamis (10/8/2017) siang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) dan 44 Organisasi Mahasiswa ikut mengawal dalam aksi demo di lobi Kantor DPRD DIY dengan membawa rombongan ±150 orang. Aksi ini dilakukan sebagai rasa solidaritas mereka terhadap 22 mahasiswa Universitas Proklamasi 45 yang di Drop Out (DO) secara massal karena menyampaikan aspirasi ketidakpuasannya kepada pihak rektorat.

Koordinator AMP Junaidi mengatakan aksi demo dilakukan sebagai bentuk solidaritas pada rekan mahasiswa yang di DO yang menyampaikan aspirasinya. Mereka khawatir jika hal tersebut tidak dihentikan maka akan terjadi hal serupa di kampus-kampus lain akibat tidak adanya kesepahaman antara pihak kampus dengan mahasiswa.

“Kasus di UP45 awalnya ada keinginan mahasiswa yang ingin mengetahui transparansi pengelolaan keuangan dalam hal alokasi dana karena hal tersebut bertolak belakang dengan mahalnya biaya kuliah di UP45. Mahasiswa menuntut adanya perubahan pada pengelolaan kampus. Sehingga mereka melakukan aksi tersebut, tapi malah keluar surat peringatan dan puncaknya pada 22 mahasiswa di DO” ungkapnya.

Disebutnya, 22 mahasiswa tersebut telah menyatakan permintaan maaf kepada kampus melalui surat pernyataan, akan tetapi dianggap tidak sesuai dengan keinginan pihak kampus sehingga tidak diterima malah dilakukan pemecatan (DO).

AMP mewakili seluruh mahasiswa UP45 meminta DPRD DIY untuk memanggil dan menindak tegas pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut guna menyelesaikan permasalahan tersebut karena mengingat 22 mahasiswa tidak bisa menyelesaikan pendidikannya setelah menerima surat DO dari kampus.

Mahasiswa aksi diterima oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD DIY, Budi Nugroho, MM. Dalam penerimaan tersebut Budi menyampaikan bahwa “surat yang menunjukkan permintaan-permintaan mahasiswa tersebut diterima dan akan diteruskan ke pimpinan DPRD atau Mahasiswa juga dapat menyerahkan surat secara langsung ke DPRD DIY. Humas DPRD DIY hanya sebagai fasilitator saja, maka dari itu sebaiknya dilakukan audiensi langsung dengan pimpinan.”  (nr/az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*