Anggota DPRD Wajib Laporkan LHKPN

lhkpn kpkPada hari Rabu (16/04) bertempat di Ruang Transit Lt. 1 Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pertemuan dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi. Yang di dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai LHKPN dan juga mendesak Anggota DPRD DIY untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum mengakhiri masa jabatan periode ini, atau sekaligus menjadi laporan harta kekayaan pada masa jabatan baru bagi anggota DPRD DIY yang terpilih kembali pada periode berikutnya.

Rendahnya kesadaran anggota DPRD untuk melaporkan harta kekayaannya menjadi kendala medasar”, tutur Harun Hidayat Staf Fungsional Direktorat LHKPN KPK. LHKPN nantinya wajib diserahkan pada awal masa jabatan dan akhir masa jabatan Anggota DPRD. Adanya pelaporan LHKPN menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara. Sanksi administrasi dikenakan bagi Anggota DPRD yang tidak patuh terhadap LHKPN. “Anggota DPRD DIY yang belum menyerahkan LHPKN pada akhir masa jabatan tidak akan diberikan jasa pengabdian, hal ini sebagai bentuk sanksi administrasi yang diterapkan Sekretariat kepada yang bersangkutan”, tambah Ir. Drajad Ruswandono, MT selaku Sekretariat DPRD DIY.

Sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan pelaporan LHKPN diberikan oleh instansi yang menaungi sesuai dengan aturan yang berlaku. KPK dalam hal ini hanya melakukan pendekatan secara persuasif saja. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Anggota DPRD untuk menyerahkan LHKPN.

Terkait dengan itu, DPRD DIY memiliki Badan Kehormatan (BK) yang sifatnya mengawasi kinerja Anggota DPRD DIY. Hj. Ranny W. R, SE, MM menambahkan agar LHKPN dimasukkan ke dalam tata tertib, sehingga BK memiliki kewenangan untuk mengawasi LHKPN ini. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*