Audiensi Dengan ARSSI DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audiensi dengan DPRD DIY pada Senin (19/3/2018) di Ruang Rapur Lantai 1 DPRD DIY. Audiensi ini diterima langsung oleh Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD DIY dan dihadiri juga oleh Dinas Kesehatan DIY, BPJS Kota Yogyakarta dan Sleman, Ombudsman DIY, YLKI DIY, PWI DIY, KR DIY dan LOD DIY. Diadakannya audiensi ini terkait dengan permasalahan perumahsakitan yang mencakup JKN dan masalah limbah. Diperlukannya audiensi ini agar ARSSI Cabang DIY dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai mitra pemerintah.

Disampaikan Joko Murdiyanto selaku Ketua ARSSI DIY, ada 3 hal yang menjadi pokok audiensi yaitu JKN, limbah medis, den fasilitasi yang terorganisir. “Tentang JKN, kami menyampaikan bahwa operasional kami di rumah sakit itu bergantung pada arus masuk dan hampir 80-90% semuanya dari JKN yang seberapa tepatnya klaim tersebut dibayarkan,” tutur Joko. Terkait limbah medis, pihaknya menyampaikan bagaimana limbah medis di DIY bisa selesai di DIY saja. Karena apabila terus dilakukan pengiriman limbah medis ke wilayah lain akan banyak resiko di perjalanan seperti tercecernya limbah ke jalan dan bahaya yang ditakutkan adalah penyalahgunaan limbah medis yang dijual kembali untuk kepentingan yang lain. “Jika di DIY limbah medis dapat diolah sedemikian rupa, mengapa harus membebankan biaya yang kurang efisien ini. Jika memang bisa diolah, kami siap untuk menerima dengan baik dan siap mengikuti aturan yang sudah di tentukan,” tambahnya.

Pembayun Setyaningastutie selaku Kepala Dinas Kesehatan DIY memberikan tanggapan terkait permasalahan ini yaitu bahwa pembahasan limbah B3 sudah disampaikan ke beberapa pihak ke Kementerian dan ke Gubernur. Jangka menengah untuk permasalahan limbah B3 adalah ada beberapa transporter yang mulai beroperasi kembali untuk mengangkut limbah medis ini, namun masih banyak kekurangan. Untuk jangka pendek, pihaknya sudah bersurat kepada Kemenks dan BLH. Sedangkan untuk jangka panjangnya, di DIY akan memiliki TPA  (Tempat Pembuangan Akhir) sendiri yang mengolah limbah medis, yang akan dialokasikan ke daerah Piyungan bersama TPA non limbah medis. “Tentu saja ini butuh kajian dengan Dinas PUPera yang rencanananya tahun 2020 akan sudah terealisasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk studi kelayakan dan bersama Fakultas Teknik UGM yang sudah berproses mulai tahun ini,” ungkap Pembayun.

Bersamaan dengan itu, Esti selaku perwakilan dari BPJS Kesehatan menyampaikan terkait klaim BPJS bahwa untuk pembayaran klaim dilakukan dalam 15 hari kerja sejak diterima lengkap oleh BPJS. “Kami tetap berkomitmen untuk selalu berusaha menyamakan sesuai jatuh tempo dan tidak ada yang kami dahulukan,” tutur Esti.

Perwakilan dari Lembaga Ombudsman DIY, Suryawan, mengusulkan terkait masalah klaim BPJS untuk jangka pendek adalah dengan membentuk forum bersama membahas tentang mekanisme klaim agar kedepannya bisa tahu harus melalukan tindakan selanjutnya. “Kami memohon kepada ARSSI dan BPJS jangan sampai permasalahan ini menjadikan alasan kualitas pelayanan menjadi berkurang bagi masyarakat dan bagi pasien,” tutur Suryawan.

Ranta Krisdiana perwakilan dari Lembaga Konsumen Yogyakarta, dengan audiensi ini pihaknya dapat menyampaikan kepada masyarakat agar tetap percaya dengan jaminan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Disampaikan Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD DIY, ada dua hal yang menjadi masalah penting dalam audiensi kali ini yaitu mengenai keuangan dan mekanisme. Pihaknya akan memilah persoalan ini dan akan mencoba membuat sebuah mekanisme yang nanti persoalan yang teknis dari rumah sakit akan mendapatkan solusi dari BPJS. “Nantinya akan kita adakan kembali pertemuan berikutnya jika sudah menemukan masalah yang konkrit dan progresif,” ungkap Yoeke mengakhiri audiensi tersebut. (mc)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*