Audiensi Dengan Kepala Sekolah Swasta DIY Terkait Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap (GTT) Dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Jogja, dprd-diy.go.id – Audiensi dilaksanakan pada hari Kamis (13/7) yang dipimpin oleh Dharma Setiawan,  wakil Ketua DPRD DIY di Ruang Rapur Lt. 2 Gedung DPRD DIY. Hadir dalam audiensi tersebut adalah perwakilan Suroyo dari  DIKPORA, beberapa anggota dewan dari komisi D,  beberapa kepala sekolah SMK  dan juga kepala sekolah SMA Swasta di DIY. Dalam sambutannya Dharma berharap dan menghimbau serta mendorong agar sekolah baik SMA maupun SMK mampu mencetak volume tenaga trampil di DIY mengingat proyek pembangunan besar yang akan dilaksanakan di DIY.

Dalam audiensi tersebut, Wahyu Trihatmoko, kepala sekolah dari SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta menyampaikan unek-uneknya terkait dengan masih adanya kasus penerimaan gaji yang diterima oleh GTT dan PTT dibawah UMR DIY. Wahyu berharap adanya alternatif yang dapat diberikan oleh dewan terkait dengan pendapatan ini. Selain itu dikemukakan pula bahwa terdapat issue yang tersebar bahwa DIKPORA memberikan alternatif dengan mengalihkan alokasi dana BOSDA untuk menopang honor, yang apabila dilakukan berarti akan mempengaruhi operasional sekolah.

Terkait dengan isu yang beredar tersebut Sarwiti, kepala sekolah SMK Ma’arif Yogyakarta menambahkan, pemberian gaji untuk GTT maupun PTT telah dilaksanakan dengan penyusunan anggaran sebesar 60% dari BOSDA dan 40% dari Komite sejumlah Rp 400.000, dan Rp 500.000 tambahan dari pemerintah. Untuk pemberian insentif atau tunjangan, apabila dianggarkan menggunakan dana BOSDA tidak akan mencukupi sehingga perlu adanya penambahan jumlah dana untuk BOSDA. Penggunaan alternatif ini merepotkan untuk sekolah kecil mengingat jumlah BOSDA yang diberikan disesuaikan berdasarkan jumlah kelas dan siswa yang ada.

Menanggapi keluhan tersebut, Atmaji, anggota Komisi D menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah sepakat untuk memperhatikan kesejahteraan guru yaitu dengan diadakannya pembuatan skema baru. Selain pembahasan BOSDA, isu yang dibahas mengenai pembuatan forum Sekolah Swasta yang dinilai perlu untuk mempermuda mengkoordinasi kebdepan.  Materi pembahasan dirinci dalam bentuk data lengkapi dokumen terkait hal ini (insentif) ,  kemudian akan diberikan kepada Komisi D untuk selanjutnya dibahas. Prinsipnya tidak boleh lebih buruk dari kemarin, dan data haruslah jelas.

Audiensi ditutup dengan kesimpulan sebagai berikut, pembentukan forum Sekolah Swasta disetujui oleh dewan komisi D. Kedua, pembahasan terkait BOSDA, dewan komisi D mendukung secara politik dan Dharma menghimbau Sekwan untuk mengundang TPAD dalam pertemuan audiensi selanjutnya, sebagai persetujuan akhir pembahasan BOSDA.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*