Audiensi Dengan KNCI

Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis, (15/03/208) Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, memenerima kunjungan  dari Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI). Qutni Tysari, Ketua KNCI, bersama dengan tiga anggota KNCI lain menyampaikan aspirasinya terkait dengan Keputusan Dirjen PP Kementerian Kominfo Republik Indonesia yang dipandang tidak konsisten. Penyampaian aspirasi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dirjen PPI Kementerian Kominfo  pada hari Selasa, (07/11/2017) di Kantor Kominfo yang juga dihadiri oleh BRTI, ATSI, YLKI dan perwakilan dari Polhukam serta Mabes Polri dimana untuk registrasi kartu perdana prabayar yang ke 4 dan seterusnya bisa datang ke outlet seluler.

Menurut Qutni, Keputusan Dirjen PPI Kementerian Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Sistem Regristrasi Prabayar untuk Outlet Seluler di Indonesia terkait dengan pembatasan 1 NIK hanya untuk 3 kartu perdana sangat merugikan usaha pedagang kartu prabayar dipandang tidak konsisten dan akan mematikan outlet di seluruh Indonesia.

Dalam surat Nomor 03/II/KNCI/DPP/2018 tentang Tuntutan Penyelenggaraan Keputusan Sistem Resistrasi di Outlet yang ditujukan kepada Dirjen PPI Kementerian KOminfo, KNCI menuntut:

  1. Maksimal tanggal 15 Maret 2018 sistem registrasi di outlet sesuai dengan Keputusan Dirjen PPI KOminfo tanggal 7 November 2017 dan kesepakatan model sistem yang telah dituangkan bersama ATSI dan Operator Seluler harus teralisasi dan diaplikasikan.
  2. Apabila melewati tanggal 15 Maret 2018 sistem tersebut belum terealisasikan juga, KNCI menuntut agar pembatasan 1 NIK dan No. KK hanya 3(tiga) kartu perdana prabayar ditiadakan.

KNCI dalam kesempatan itu juga menyampaikan bagaimana dampak keputusan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat khususnya mereka yang memiliki usaha outlet seluler. “Ada lebih dari 5 juta jiwa masyarakat Indonesia menggantungkan kebutuhan penghidupannya  pada usaha outlet seluler,” ungkap Qutni.

Menanggapi hal tersebut, Arif menyarankan agar KNCI pusat untuk melakukan audiensi dengan Komisi DPR RI yang membidangi UMKM.  “Kami juga akan menindaklanjuti aspirasi ini ke Komisi I DPR RI,” ungkap Arif mengakhiri pertemuan tersebut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*