Audiensi dengan Paguyuban Bentor Lanjutan

bentor diy dprd diy (1)Jogja, dprd-diy.go.id – Jum’at, (12/08/2016) audiensi lanjutan dengan paguyuban bentor dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Hadir dalam kesempatan tersebut pejabat-pejabat dari Disperindakop, Dinas perhubungan, DIklantas DIY, dan perwakilan dari paguyuban bentor. Paguyuban Bentor diwakili oleh Parmin dan dari LBH, Teguh.

Yoeke mengharapkan agar disetiap pertemuan dapat memunculkan langkah-langkah yang konkret terkait permasalahan ini sehingga lebih efektif dan lebih cepat terselesaikan masalah. Pada saat bersamaan Yoeke juga mengharap agar perwakilan dari pihak paguyuban bentor dapat bersabar. Kepada perwakilan Paguruyuban, Yoeke mengingatkan bahwa beban  volume kendaraan di DIY sudah sedemikian padat sehingga tidak semua becak menjadi becak motor. “Saya mehomon kepada pak Min dan paguyuban bentor dapat memikirkan dan memahami hal ini,” turur Yoeke. “Karena perda manajemen transportasi belum dibuat, maka saya mohon agar perda ini segera dibuat karena sangat penting,” tambahnya.

bentor diy dprd diy (2)Ir. Endang Sri Nuryani, MM,  Kepala Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka Dinas Perindustrian dan Koperasi DIY mendukung para Paguyuban Bentor. Pada saat melakukan pertemuan sebelumnya dengan instansi terkait termasuk dengan Dinas Perhubungan DIY disimpulkan bahwa ada 3 opsi yang perlu dilakukan: yaitu beralih profesi, diperbarui bentor, atau dilarang sama sekali. “Jika masih ingin mempertahankan bentor, maka harus memperbaharui bentor demi keamanan, keselamatan, kenyamanan’’, jelasnya.  “Kami dari indak khususnya perindustrian  akan mendampingi seandainya ini memang diperkenankan karena memang menurut UU Perhubungan bentor dilarang beroperasi sebelum ada uji kelayakan. Selain itu kita telah bermitra dengan beberapa paguyuban motor dan apabila becak motor ini diperbolehkan saya harap dapat membantu merekayasa bentuk bentor,” tambahnya.

Harry Agus Triyono, dari Dinas Perhubungan DIY mengungkapkan bahwa masalah bentor adalah masalah bersama. Ada  ada celah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengembangan Rancang Bangun pasal 220 bahwa:

(1)  Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:

  1. Pemerintah;
  2. Pemerintah Daerah;
  3. badan hukum;
  4. lembaga penelitian; dan/atau
  5. perguruan tinggi.

 

(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

  1. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
  2. kesesuaian material;
  3. kesesuaian motor penggerak;
  4. kesesuaian daya dukung jalan;
  5. bentuk fisik Kendaraan Bermotor.

 

Dan di ayat 2 huruf a  jelas mengatakan ”Dimensi Utama dan Konstruksi Kendaraan Bermotor;” . Nah tentunya kita tidak bisa sendiri namun dalam menentukan protoype bentor ini harus bersama pak min dan bantuan lainya termasuk bu Endang (disperidakop), dll. Dan nanti penggunaan bentor ini kedepanya untuk barang atau untuk orang juga harus disesuaikan dalam uji tipe karena ini berbeda antara barang dan orang. Selain itu menjawab  manajemen transportasi dari pak Yoeke tadi masalah becak ini tidak masuk dalam transportasi umum, tetapi transportasi wisata sehingga dia lokasi pelayannya tidak semua wilayah DIY, namun pembagian perannya harus jelas mana yang becak, transjogja, dll harus jelas dibagi mana yang umum, pariwisata dan sekaligus pembagian ranah dan wilayahnya. Jangan sampai kedepanya menjadi konflik sosial sehingga harus dijaga benar jadi nantinya jika ini berlanjut ayo monggo duduk bareng lagi untuk membicarakan proses kedepanya.

Menanggapi beberapa pernyataan yang disampaikan baik oleh Agus Triyono maupun Endang Sri Nuryani, Parmin berjanji akan ikut aktif agar bentor tidak bertambah jumlahnya. Untuk itu, paguyuban juga  telah membuat satgas untuk mengawasi perkembangan jumlahnya becak motor. “Sampun mboten kiat pak ambekane mengkis, sampun sepuh nggih boten wonten penerus, nek ngangge becak onthel,  makane kulo niki pake becak motor,’’ tutur parmin. ‘’lek upami pemerintah nyuruh mempertahankan becak kayuh, tapi banyak sing meninggal, dados kulo sowan mriki menanyakan masalah protptype soale lek ditanyaki teman-temen di depan biar saya bisa jawab. Soalnya masalah ini sudah hamper 4 tahun pak kalo hanya di kasih masalah hukum-hukum saja ya nggak menyelesaikan. Maka dari itu jangan sampai kami menjadi korban utang sana sini buat hidup. Ungkap Parmin dalam bahasa gado-gado Jawa dan Indonesia.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh perwakilan Paguyuban, Yoeke menyampaikan bahwa DPRD DIY tidak  membatasi jumlah becak motor yang ada di jogja, namun bisa di buat kesepakatan/aturan untuk  jumlahnya di wilayah tertentu. Dalam pembuatan kesepakatan jelas akan melibatkan semua elemen termasuk paguyuban bentor juga.  “Dalam proses saya  minta dari bu endang dan perhubungan sekaligus pak min memberikan delegasi yang paham tentang ini untuk merumuskan bagaimana bentuk protoype  tsb. Nanti juga ditambahkan dari Dinas Perdindustrian DIY dan Dinas Koperasi juga bisa membantu dalam pendanaan untuk anggotanya dari kredit dll’’, jelasnya.

Mengakhiri audiensi tersebut, Agust Triyono mengungkapkan bahwa Dinas akan mengundang termasuk dengan  produsen protoype sekaligus Pak Parmin untuk berkumpul bersama dengan Dinas Perindag DIY untuk melihat hasil prortotype progresnya. “Tapi, saya mohon Pak Min sabar karena kan ini perlu waktu, karena ini banyak aturan dan alur nya juga. Nanti masalah pembatasan jumlahnya kita bisa jadi sebelum memiliki bentor alurnya harus ke kita jadi kita bisa data dan membatasi jadi dikasih beberapa tanda agar mengetahui becak motor yang legal”, jelasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*