Audiensi DPW Komisi Nusantara Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima audiensi dari DPW Komisi Nusantara Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis (3/8/2017) pada pukul 11.45 di ruang Rapur lantai 2 Gedung DPRD DIY. Audiensi dihadiri oleh 31 anggota KASN DIY dan diterima oleh Arif Noor Hartanto selaku Pimpinan Dewan.

DPW KNASN DIY yang diwakilkan oleh Hajar Thamrin,S.H selaku ketua menyampaikan 3 latar belakang yang ingin disampaikan kepada Dewan. Yang pertama mengenai ketidakpastian menjadi Pegawai Tidak Tetap termasuk bagi tenaga Honorer/PTT yang telah ada, serta tidak adanya kenaikan pangkat, pengembangan karier, promosi dan pensiun seorang pegawai PPPK, merupakan pelanggaran terhadap asas kesejahteraan. Yang kedua yaitu terkait keadilan dan kepastian hukum bagi PPPK dan tenaga honorer/PTT yang selama ini telah mengabdi kepada Negara maka diperlukan revisi UU ASN. Yang ketiga yaitu mengenai tergabungnya berbagai forum dan organisasi seperti Forum BPPPN, GTT/PTT, FOPPP, FKP21, PMT, FKPBBI, dan lain sebagainya yang melebur dalam Komite  Nusantara  ASN Provinsi DIY  sebagai wujud dukungan untuk mengesahkan Revisi UU ASN yang berkeadilan.

Hajar Thamrin menambahkan bahwa jumlah keanggotaan DPW KNASN DIY telah mencapai ribuan orang, dengan rincian jumlah anggota Kabupaten Sleman berjumlah 27 orang, Kabupaten Kulonprogo berjumlah 23 orang, Kabupaten Bantul berjumlah 14 orang, Kabupaten Gunung Kidul mencapai 1.370 orang, dan Kota Yogyakarta mencapai 600 orang. Hajar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim daftar inventaris masalah ke DPR RI, selain itu pihaknya juga telah menerima Surat Legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Hajar juga menyampaikan mengenai beberapa pasal yang menjadi perhatian utama dari RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, antara lain Pasal 131 A, Pasal 134, serta Pasal 135 A.

Setelah pemaparan dari Ketua DPW KNASN DIY, dilanjutkan dengan pertanyaan dan pemaparan yang disampaikan oleh anggota DPW KNASN DIY. Terdapat tiga pertanyaan sekaligus pemaparan yang menjadi garis besar dari diskusi audiensi ini. Yang pertama yaitu pemaparan yang disampaikan oleh GTT PTT Gunung Kidul  yang mempertanyakan kapan mereka dapat diangkat menjadi PNS. Hal ini terkait dengan tujuan mereka bergabung dengan DPW KNASN DIY karena ingin merasa “di uwongke”. Mereka mengatakan selama ini terdapat ketimpangan pendapatan yang sangat jauh antara PNS dengan honorer yang hanya mendapat gaji Rp 200.000 –  Rp 300.000 per bulan. Di samping itu, pengangkatan honorer hanya melalui Kepala Sekolah dan SK nya hanya dari Kepala Sekolah. Pemaparan yang kedua disampaikan oleh perwakilan Guru Honorer dari Gunung Kidul yang menyatakan bahwa tenaga honorer membutuhkan paying hukum yang tetap. Beliau juga menyampaikan keluhan terkait tenaga honorer yang kesulitan mendapat jaminan kesehatan seperti BPJS dan juga keluhan terkait insentif daerah yang dikurangi sehingga menyebabkan ketidakmerataan insentif yang diterima oleh tenaga honorer. Disampaikan juga bahwa bila nantinya tenaga honorer tidak dapat seluruhnya diangkat menjadi PNS dengan alasan banyaknya jumlah tenaga honorer, beliau menyarankan agar pengangkatan dilakukan secara bertahap namun pasti. Ia juga menyarankan agar proses pengankatan honorer diberhentikan dahulu, bila tidak akan menimbulkan penumpukkan tenaga honorer yang tidak akan selesai. Pemaparan yang ketiga terkait dengan usulan mengenai batasan umur tenaga honorer agar disamakan dengan batasan umur PNS yaitu 56 tahun. Selanjutnya yaitu pihak DPW KNASN DIY meminta rekomendasi DPRD DIY agar mau mendukung RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014.

Setelah pemaparan dari DPW KNASN DIY, Arif Noor Hartanto menanggapi bahwa apa yang telah disampaikan dan diharapkan oleh DPW KNASN DIY akan ditampung, namun beliau menambahkan bahwa ia tidak akan memberi janji-janji yang tidak pasti tercapai. Arif Noor Hartanto juga merespon pemaparan yang telah disampaikan. Terkait dengan SK, maka akan dikoordinasikan dan perlu berkompromi dengan Pemerintah Daerah agar dapat diterbitkan SK Kepala Daerah. Selanjutnya mengenai dengan pengangkatan tenaga honorer yang dapat menyebabkan penumpukkan jumlah tenaga honorer, memang hal tersebut terjadi karena ketidaksiplinan Pemda maupun Sekolah dan Yayasan terkait. Sedangkan mengenai batasan umur akan disampaikan ke Pemkot atau Pemkab terkaitt agar dapat mengawal dan mencermati peraturan sesuai dengan UU.

Arif Noor menyampaikan dengan tegas bahwa DPRD DIY akan membuat rekomendasi dukungan RUU ASN dalam rangka kemudahan pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan kapasitasnya, DPRD DIY juga akan mendukung basis data agar bisa valid, kemudian dapat diprioritaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Statement tersebut mendapat sambutan tepuk tangan dari seluruh hadirin audiensi. Sebagai penutup, Arif menyampaikan pada DPW KNASN DIY untuk menyusun dan mematangkan konsep rekomendasi yang di kemudian hari akan dikoordinasikan kembali dengan DPRD DIY agar dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan dapat tercapai sesuai harapan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*