Audiensi IKADIN dan GEBRAK terkait Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bantul

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima audiensi dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) yang diterima di Ruang Transit Lantai 2 gedung DPRD DIY (31/7). Audiensi yang dimulai pukul 11.00 WIB ini diterima oleh Yoeke Indra Agung Laksana, Ketua DPRD DIY, serta Chang Wendryanto, anggota DPRD DIY dari Fraksi PDIP. Maksud dan tujuan dari audiensi ini adalah berkenaan dengan keprihatinan IKADIN, GEBRAK, dan beberapa organisasi lainnya mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan seorang bayi yang terjadi di Kabupaten Bantul beberapa waktu yang lalu.

Kasus kekerasan terjadi sepanjang tahun 2015 -2016 dengan seorang tersangka yang menganiaya seorang ibu dan bayinya dengan dipukuli, tidak diberi makan, dipatahkan gigi dan kakinya, disetrika perutnya, dimasukkan ke mesin cuci, bahkan di masukkan ke mesin freezer. Meskipun kasus kekerasan ini telah memasuki proses hukum, namun Taufiqurahman selaku Ketua IKADIN Jogja mengatakan bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam proses hukumnya yang cenderung menguntungkan terdakwa. Pelaku dituntut 10 tahun penjara, namun hanya dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Taufiq mengungkapkan hal itu sangat disayangkan karena yang dilakukan pelaku bisa digolongkan sebagai perkara percobaan pembunuhan. Bahkan dikatakan oleh Taufiq bahwa terdakwa dapat keluar dari tahanan tanpa adanya pembantaran.

Kejanggalan proses hukum selanjutnya yaitu terkait dengan Majelis Hakim yang menangani perkara ini, Taufiq mengatakan “Pada saat agenda sidang pembelaan terdakwa tiba-tiba majelis hakim diberhentikan sebagai Ketua Majelis karena pelanggaran yang telah dilakukannya 2 tahun yang lalu, lalu diganti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul. Sudah terlihat intervensi Wakil Ketua saat tahanan dapat keluar.” Taufiq dan rekan-rekan mempertanyakan komitmen para penegak hukum dan kelaziman seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara, terlebih perkara keji seperti yang dialami bayi dan ibunya. Mereka beranggapan bahwa lembaga peradilan seakan-akan hanya panggung sandiwara. Sebagai praktisi hukum, Taufiq dan rekan-rekan merasa miris “Kami percaya pada hukum dan keadilan, tapi kami malah dianiaya oleh hukum.” Tegas Taufiq. Taufiq dan rekan-rekan menyatakan agar suara mereka terkait perkara ini dapat disalurkkan ke DPR RI, terlebih saat ini DPR RI sedang menyusun RUU Jabatan Hakim.

Setelah pemaparan dari IKADIN dan GEBRAK, Yoeke menyatakan keprihatinannya terhadap apa yang dialami oleh korban dan beliau sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan IKADIN, GEBRAK, dan oraganisasi-organisasi lainnya dalam mengawal proses hukum ini. Yoeke menegaskan bahwa apa yang menjadi usulan terkait RUU Jabatan Hakim akan dikonkritkan oleh Dewan, beliau juga memberi saran agar IKADIN dan organisasi lainnya yang telah mengawal kasus ini agar membuat konsep usulan terkait perkara, kemudian konsep tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPRD DIY dengan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Selain itu, Chang menambahkan bahwa koordinasi dengan biro hukum pasti dilakukan, dan beliau sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam mengawal proses perkara ini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*