Audiensi IPPMI DIY tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

DSC00597 Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi D DPRD DIY yang dipimpin oleh Muhammad Yazid menerima Audiensi IPPMI (Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia) DIY tentang Pemberdayaan Desa di Ruang Komisi D, Senin (7/3/2016).  Beberapa hal yang disampaikan oleh Agus selaku ketua rombongan IPPMI adalah terkait dengan masalah kendala-kendala finalisasi lembaga desa dan masyarakat yang terhambat, masalah tentang pendamping perangkat kerja desa yang kurang efisien perannya, dan adanya keganjilan dalam sisi perencanaan dan penganggaran untuk dana alokasi desa.

Bambang, sDSC00604alah satu dari pendamping perangkat Desa menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang Undang Desa bahwa desa belum bisa mandiri dengan adanya dana desa karena masih membutuhkan adanya pendamping yang layak.  Namun pendamping yang ada saat ini pelayanannya hanya setengah hati sehingga kurang maksimal. Demikian juga terkait dengan adanya keterlambatan APBDESA Tahun 2016 ini juga berpengaruh terhadap dana alokasi desa tersebut. Masalah lain yang muncul adalah terkait dengan adanya aplikasi pemrosesan dana ke desa yang masih harus dibenahi karena pendamping desa kurang efektif.

Menanggapi hal demikian, Muhammad Yazid, Sekretaris Komisi D DPRD DIY, menyampaikan bahwa seharusnya peDSC00601merintah lebih dapat bersikap adil dalam sisi perencanaan dan pendampingannya. Setelah RKPDES (Rencana Kerja Pembangunan Desa) banyak terjadi pengalokasian dana yang masih tidak pas. Bahkan DAD (Dana Alokasi Desa) harus diperdayakan baik secara fisik maupun non fisik seharusnya mencapai 80-90% fisik agar segera dapat dibuat SPJ agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

“Karena masih adanya pengalokasian dana dengan  cara hibah sehingga DAD tidak terkontrol dalam penyebarannya”, tutur Yazid.  “Ketika tidak ada pendamping  yang mampu mengelolanya DAD dengan baik sehingga pengalokasian dana menjadi terhambat. Oleh karena itu dari sisi aplikasi dan perencanaannya haruslah segera diklasifikasi agar DAD dapat lancar dan terpenuhi semua”.

Pertanyaan juga disampaikan oleh Muhammad Anwar Hamid, anggota Komisi D dari Partai Kebangkitan Bangsa, terkait dengan pendampingan dari pemerintah yang masih setengah hati adalah adanya ketikapastian kontrak kerja yang kurang jelas sehingga di dalam merencanakan kegiatan di desa tersebut sering terkendala adanya ketidakpastikan mengenai kontrak kerja sesuai dengan Permendagri Tahun 2013 tentang Pendamping Desa yang salah satu poinnya yaitu adanya rekuritmen kembali setelah 2 bulan. Dengan adanya aturan itu membuat kendala adanya pembuatan agenda kegiatan desa. Hal ini juga ditekankan oleh salah satu perwakilan desa, Tanto, bahwa peraturan pusat terkait dengan kontrak kerja hanya selama 2 bulan kerja pendampingan tersebut menimbulkan kerja yang setengah hati.  Terkait regulasi Permendagri karena proses penerapan regulasinya menggunakan penerapan tahun berjalan bulan n-1.

Menanggapi hal tersebut, Dra. Carolina Radiastuty, MM, Sekretaris BPPM DIY menjelaskan bahwa terkait dengan seleksi pendampingan menurutnya sudah optimal karena kebijakan pusat memang  setengah hati dalam seleksinya sehingga implementasi di lapangan sebenarnya sudah optimal. “Kebijakan pusat yang harus dikoreksi dalam permasalahan ini”, tegasnya. Sedangkan terkait dengan dana alokasi desa yang yang sudah sesuai dengan Permendagri 2015  dana tersebut harus dialokasikan segera untuk pemberdayaan masyarakat desa. Namun yang jadi masalah kemudian adalah alokasi dana pendamping yang masih belum cair.  Kabupaten memiliki kewenangan besar dalam alokasi desa dan kabupaten. Dalam kelembagaan perangkat desa dan pemberdayaan masyarkat sangatlah tinggi ego sektorialnya sehingga masih adanya kerancuan informasi untuk masyarakat. Kemendagri juga masih bersifat egosektoral karena di dalam mengalokasikan kebutuhan desa tidak segera langsung ke desa namun melalui lembaga lain terlebih dahulu.

Hamam Mutaqin, anggota Komisi D dari Fraksi Amanat Nasional,  menanggapi terkait dengan fasilitator, yang menurutnya, memang rumit sehingga berdampak pada pemerintah desa dalam mengalokasi dana untuk fasilitas desa. Oleh karena itu, harus ada kebijakan dari pusat untuk segera mengalokasikan dana ke desa. Ditambahkan oleh Drs. H. Suwardi, anggota Komisi D Fraksi Golkar,  juga mendukung pernyataan dari Hamam bahwa kontrak kerja yang singkat  akan mempengaruhi di dalam pendampingan.

Nuryadi mengatakan bahwa dengan adanya 2 kewenangan yaitu 1) harus ada komunikasi antara perangkat desa dan harus ada konsultasi antara perangkat desa, pimpinan dan lembaga yang lebih tinggi  yang mempunyai anggaran. Oleh karena itu, Nuryadi merekomendsikan agar segera pulan seera diadakan koordinasi dengan perangkat desa.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*