Audiensi Lanjutan Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan di DPRD DIY

DSC_0279Jogja, dprd-diy.go.id – Dalam audiensi lanjutan yang kembali dilaksanakan pada hari Senin, (29/08/2016) antara Warga Pemilik Tanah Tutupan Parangtritis yang berjumlah 30an mewakili pemilik tanah tutupan yang berjumlah 256 dengan Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Pada pertemuan sebelumnya para pemilik tanah tutupan Parangtritis meminta status tanah mereka, namun karena belum dihadiri oleh para pejabat pemerintah dari stakeholder terkait.  Dalam pertemuan kali ini hadir Kepala BPN DIY, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DY DAN Kepala Dinas PUP dan ESDM DIY.

Dalam audiesninya,  Ketua Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis Sardjija menyampaikan beberapa beberapa alasan yang menguatkan bahwa tanah tutupan sebagaimana tersebut adalah hak warga yang harusnya dikuatkan dengan kepastian hukum dengan alasan sebagai berikut:

  1. Kelahiran Tanah Tutupan yang ditandai dengan label Istimewa I 15/X/03 (15 Oktober 1943) tidak sah dan audiensi tanah tutupan parangtritis (2)tidak dapat dijadikan landasan untuk menyatakan: hak warga yang melekat pada 106, 65 ha tanah tersebut hilang karena prosesnya adalah perampasan oleh penjajah, bukan pelepasan hak Surat Pemerintah Desa Parangtritis No 593/82/2008 (7 Januari 2008) dan Surat Kepala BPN RI, deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kepada Kanwil BPN Propinsi DIY No 741-310.21.-II (26 Mei 2009) menguatkan hal tersebut.
  2. Status Istimewa I dengan sendirinya gugur semenjak Proklamasi Kemerdekaan RI melalui klausul : hal-hal jang menqenai pemindahan kekoeasaan. d.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesinqkat-sinqkatnja. Kedudukannya kembali menjadi Hak Bangsa Indonesia yang kemudian secara nasional diatur UUPA Bahkan, Surat Edaran Menteri Dalam negeri No H. 20/5/7 tertanggal 9 Mei 1950 mengamanatkan hahwa tanah-tanah yang dahulu diambil pemerintahan pendudukan Jepang dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya.
  3. audiensi tanah tutupan parangtritis (1)Kawasan Tanah Tutupan atau tanah hak warga yang dirampas tersebut bukan termasuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) karena dilengkapi Letter C dan secara fisik dikuasai langsung oleh warga (digarap /tidak terlantar).
  4. Tanah Tutupan bukan tanah negeri yang mengacu atau diatur menurut Maklumat No 13 Tahun 1946 atau Petunjuk Jawatan DIY No 13/DP /1946 (keduanya dicabut Perda DIY No 5 Tahun 1954 Pasal 11), adapun Tanah Tutupan termasuk tanah negeri DIY merupakan tafsir sepihak dari Kepala BPN Kanwil DIY dalam surat No 500/1757/BPN/2002 kepada Kawedanan Hageng Punokawan Wahonosartokriyo Karaton Ngayogyokarto (29 Oktober 2002). Adapun KHP Wahonosartokriyo Karaton Ngayogyokarto berkedudukan sebagai rumah tangga Kasultanan, bukan wakil dari jawatan pernerintahan DIY yang setingkat propinsi [Kasultanan tidak dipimpin oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta). Secara legal formal, DIY dilahirkan pada 3 Maret 1950 melalui UU No 3 tahun 1950 tentang Pembentukan DIY dan pengaturan pertanahan di DIY sebelum lahirnya UUPA mutlak mengacu Perda DIY No 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY yang menjamin pemberian Hak Milik bagi warga maupun desa. Tentu kedudukan UU No 3 Tahun 1950 dan Perda DIY Tahun 1954 lebih tinggi daripada Petunjuk Jawatan 13/DP/1946, baik menurut asas “hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang Iebih rendahdan “hukum yang lahir kemudian mengesampingkan hukumyang lahir terdahulu”.
  5. Tanah Tutupan bukan Tanah Kasultanan (Sultanaat GrondjSG maupun Kagungan Dalem) yang mengacu baik pada Rijksblad 1918 dan peta desa tahun 1930-an yang berdasar Rijksblad, sebab Rijksblad 1918 sudah tidak diberlakukan sejak 1954 dan resmi dicabut secara de jure dan de facto melalui UUPA, PP No 224 Tahun 1961, Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 1984, dan Perda DIY No 3 Tahun 1984. Peraturan-peraturan tersebut mengubah status Tanah Kasultanan (Tanah Swapraja) menjadi Tanah Negara. Buktinya, hak milik dapat diterbitkan dari tanah yang semula berstatus Tanah Kasultanan (bekas Kagungan Dalem). Pada 26 Maret 2008, melalui surat No 931-620.01-DV. 2, Kepala BPN RI Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mengamanatkan Kepala Kanwil BPN DIY untuk melaksanakan penelitian mengenai duduk masalah sebenarnya dan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap Tanah Tutupan. Data hasil penelitian pada 25 April 2008 menunjukkan, bahwa Tanah Tutupan tidak termasuk dalam inventarisasi tanah SG.
  6. PP No 24 tahun 1997 sebagai aturan pelaksanaan UUPA mengamanatkan supaya tanah-tanah yang memenuhi syarat didaftarkan demi kepastian hukum, termasuk tanah negara yang 20 tahun ditempati atau digarap oleh WNI dan tanah garapan berwajib pajak (SPPT). Artinya menjadi kewajiban negara untuk menerbitkan hak milik bagi para pemilik/ahliwaris Tanah Tutupan, agar kemudian para pernilik/ahliwaris tersebut dapat memenuhi kewajiban WNI kepada negara, yaitu membayar Pajak Bumi Bangunan untuk penghasilan negara. Hal ini sesuai dengan instruksi Kepala BPN RI Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kepada Kepala Kanwil BPN DIY melalui surat No. 1741- 310.21-DII tertanggal 26 Mei 2009, perihal: Permohonan Penyelesaian Status Tanah Tutupan Jepang Menjadi Hak Mili
  7. Terkait proyek Jalan Lintas Selatan OLS) yang melewati -sebagian dari 106,65 ha Tanah Tutupan, menurut hemat kami proyek itu hendaknya tidak dilaksanakan di atas Tanah tutupan yang tidak jelas statusnya, melainkan di atas eks Tanah Tutupan yang sudah bersertfifikat Hak milik bagi warga pengelola. Pertimbangan kami, 1) Proyek JLS sebagai kepentingan umum tidak boleh dilaksanakan’di alas tanah dalam status konflik seperti Tanah Tutupan agar pemerintah tidak menuai konflik berkepanjangan, 2) Pemerintah sebaiknya menyelesaikan masalah perampasan hak yang dilakukan oleh penjajah Jepang terhadap warga pemilikjpenggarap Tanah Tutupan, dengan cara mengembalikannya kepada warga secara sah, 3) Penerbitan hak Milik bagi para pengelola Tanah Tutupan adalah penyelesaian bagi ketidakpastian hukum dan pencegahan konflik agraria, serta merupakan langkah awal yang sah jika hendak digunakan untuk kepentingan umum. Selebihnya, para pernilik tanah dari bekas Tanah Tutupan dapat menunaikan kewajibannya sebagai wajib.

Sardjija sangat mengharapkan agar pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ini dengan mengacu pada UUPA dan aturan pelaksanaannya serta berbatas waktu agar tidak menambah jumlah konflik agraria di DIY.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*