Audiensi Warga Kemedang Yang Terdampak Pembanguna JJLS

Audiensi Warga Kemedang Yang Terdampak Pembanguna JJLS

Kunjungan audiensi oleh Warga Kemadang Tanjungsari Gunungkidul yang dilaksanakan di Ruang rapat Gabungan, Gedung DPRD pada Jum’at 6 April 2018 diterima oleh Ketua DPRD DIY, H Yoeke Indra Agung Laksana, S.E. Kunjungan audiensi membahas terkait permasalahan warga yang terdampak pembangunan Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) yang melewati tanah mereka. Dalam tuntutan mereka, warga berharap agar tanah mereka dibeli oleh pihak Pemerintah sebagai pelaksana proyek pembangunan JJLS dengan harga layak.

Perwakilan warga terdampak dihadiri oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Law Firm yang diwakilkan oleh Ferry Okta Irawan, SH, MH. Beserta Resyanto, SH. Serta perwakilan warga Desa Kemedung, yaitu Tupar, dan Sartono. Sedangkan dari pihak DPRD DIY, Eko Suwanto, M.Si. dari komisi A DPRD DIY, dan ketua DPRD DIY  H Yoeke Indra Agung Laksana, S.E.

Audiensi dimulai pada pukul 13.00 dan dimulai dengan penyerahan surat keberatan dari warga yang berjumlah 30, walau dijelaskan oleh pihak LBH bahwa surat keberatan dapat membengkak hingga berjumlah 50 surat. Setelah penyerahan surat, dibacakan pula surat kolektif warga yang telah di tanda tangan oleh 30 warga desa terdampak. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan kronologi permasalahan warga oleh pihak LBH. Dalam kesempatan ini pula, Ferry Okta Irawan juga menjelaskan bahwa kedatangannya di kantor DPRD DIY merupakan safari kedua mereka setelah sebelumnya mereka sowan ke kantor Gubernur DIY dan telah melakukan audiensi oleh Dinas PU DIY, BPN Wilayah Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Ditambahkan oleh Restyanto, bahwa permasalahan utama yang terjadi adalah adanya tindakan yang terkesan dipaksakan dari pihak Pemerintah Daerah terkait proyek pembangunan JJLS ini, dimana tidak ada perundingan oleh warga terkait pemberian kebijakan ganti rugi atas hak tanah mereka yang terdampak pembangunan. Perlu diketahui bahwa dalam surat yang diterima warga, hanya tertulis nama beserta jumlah nominal yang akan diterima warga yang terdampak atas pembangunan ini, sedangkan warga tidak diberikan hak negosiasi sehingga tidak ada kata mufakat atas warga dan pemerintah.

Tupar menjelaskan bahwa setiap warga terdampak pembangunan, hanya berhak atas nilai ganti rugi sebesar Rp.50.000,00 hingga Rp.100.000,00 per meter perseginya. Nilai tersebut dirasa kecil mengingat tanah tersebut juga mereka gunakan sebagai mata pencaharian mereka untuk bercocok tanam. Sedangkan mereka tidak memiliki keterampilan lain selain bercocok tanam di lahan mereka sendiri.

Ditambahkan oleh Sartono, dirinya merasa bahwa sebagai warga kecil yang hanya lulusan SD dan tuna aksara, dia merasa bahwa warga mendukung program pembangunan JJLS. Dia hanya menyesalkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintas terasa seperti dipaksakan. Ketika mereka menyampaikan uneg-uneg kepada pihak Kecamatan, banyak pertanyaan warga yang tidak dijawab. Bahkan, adanya tidakan yang terkesan dipaksakan yaitu, pemanggilan warga secara satu persatu yang kemudian warga diminta untuk bertanda tangan diatas kertas yang menejelaskan bahwa warga hanya mendapat ganti rugi dengan kolom yang menyatakan persetujuan atau penolakan dari warga. Sebagai wong ndeso, dia melihat banyak warga yang ketakutan atas intimidasi dari pihak kecamatan bahwa setiap penolakan harus digugat melalui pengadilan dalam tempo 14 hari kerja. Dia menjelaskan bahwa sebagai warga kecil, dirinya menginginkan harga yang layak atas hak tanah yang dihuni dan digunakan oleh dirinya dan warga sekitar untuk memenuhi kehidupans ehari-hari.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, M.Si. menjelaskan bahwa masyarakat tanah adalah alat produksi sekaligus jadi tempat tinggal. Oleh karena itu maka menjadi tugas DPRD untuk menjaga, mengawal, agar alat produksi tidak hilang. Oleh sebab itu, sebagai komisi yang membidangi pertanahan, dirinya akan menggelar rapat bersama komisi C yang bermitra dengan dinas PU. Dirinya juga menjelaskan bahwa dalam rapat gabungan tersebut, dirinya akan memanggil TAPD, Ombudsman, Dinas PU, Inspektorat Pemda DIY, Instansi di Gunung Kidul beserta Camat yang berhubungan dengan permasalahan pembangunan JJLS beserta warga terdampak. Dirinya juga menjelaskan bahwa, karena dalam audiensi ini unsur dari Pemda DIY yang hadir, dirinya tidak mengetahui apakah ada tim apraisal yang dilibatkan atau tidak, sehingga tanggung jawab terkait pembayaran beserta keberatan warga menjadi tidak terkelola dengan baik.

Ketua DPRD DIY selaku mediator dalam pertemuan ini menjelaskan bahwa dirinya akan menggunakan wewenangnya untuk mengadakan rapat gabungan yang akan menghadirkan seluruh unsur terkait karena adanya indikasi tindakan intimidasi dari unsur pemerintah. (nic/az)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.