Badan Kehormatan Konsultasi ke Kemenhum dan HAM

img_9047Selasa, (4/10/2016) Pimpinan DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana dan Arif Noor Hartanto mendampingi kunjungan konsultasi Badan Kehormatan DPRD DIY, Sukamto, Arif Budiono dan GM Totok Hedi Santosa  melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Perundang-undangan dalam rangka untuk memperoleh masukan terkait dengan Penyempurnaan Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan oleh DPRD DIY. Konsultasi diterima oleh Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II Dinna Utami, S.H. Ruang Rapat di Lantai IV.

Dalam pertemuan tersebut, Badan Kehormatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana menyampaikan beberapa daftar inventarisasi masalah meliputi (1) permintaan masukan terhadap produk kebijakan DPRD DIY berupa Tata Tertib, Peraturan DPRD DIY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik dan Peraturan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Beracara, (2) mempertanyakan mengenai makna sosiologis, filosofis dan yuridis atas etika, kode etik serta penegakan kode etik, (3) menanyakan mengenai batasan penegakan kode etik yang komperhensif di DPRD, (4) meminta penjelasan unsur-unsur atau alasan apakah yang harus dipenuhi bahwa pelanggaran etika itu dapat berubah menjadi pelanggaran yang dapat diancam pidana, (5) menanyakan mengenai bagaimana mekanisme pemberian reward dan punishment yang dapat diterapkan dalam upayanya untuk menegakkan etika di DPRD, (6) menanyakan mengenai bagaimanakah peranan ideal Badan Kehormatan DPRD DIY dalam menangani tindak pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota dewan?, (7) menanyakan mengenai apakah nomenklatur Badan Kehormatan DPRD tidak sebaiknya disamakan dengan nomenklatur Mahkamah Kehormatan Dewan sehingga aspek-aspek penegakan hukum lebih dapat dimunculkan.

Dalam penjelasannya, Dinna menyampaikan bahwa pada prinsipnya hal yang paling utama di dalam membentuk sebuah Tata Tertib dan Kode Etik haruslah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Demikian juga terkait dengan makna sosiologis, filosofis dan yuridis di dalam menyusun etika, kode etik dan penegakan kode etika dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di sana telah dijelaskan secara terinci mengenai hal tersebut. Yang menjadi penekanan apa yang disampaikan oleh Dinna bahwa walaupun di dalam menyusun sebuah peraturan dewan atau peraturan daerah haruslah tetap mengacu kepada PP 16 dan UU 23, namun sebaiknya harus ada yang dibedakan dengan pengaturan dari provinsi-provinsi lain. Di dalam menuangkan dalam peraturan dewan sebaiknya selain harus rinci, juga memiliki keistimewaan dan berbeda dengan yang lain. Perbedaan bisa mengambil dari kearifan lokal yang secara khas mungkin dimiliki oleh DIY untuk dapat diaplikasikan di dalam menyusun peraturan dewan. Dinna menekankan bahwa di dalam menyusun baik peraturan dewan maupun peraturan daerah agar melibatkan perancang yang ada di Kanwil Hukum dan HAM di DIY. “Apabila Bapak-bapak mau membuat peraturan dewan ataupun peraturan daerah harus melibatkan tenaga perancang-perancang yang ada di Kanwil DIY mulai dari perencanaan sampai dengan perundangan untuk dapat memasukkan hal-hal yang berbeda ke dalam penyusunan peraturan dewan”, jelasnya.

Sedangkan berkaitan dengan pelanggaran pidana, menurut Dinna bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2010 Badan Kehormatan hendaknya merahasiakan pemberi informasi. Terkait dengan penyusunan Tata Tertib yang akan disusun sebagai contoh seorang pelapor yang tidak mau menjadi saksi dapat diakomodir dengan menuangkannya ke dalam peraturan secara rinci dan jelas. Badan Kehormatan hanya mengatur mengenai Etika, sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana, Badan Kehormatan tidak mengatur. Pelanggaran yang bersifat pidana otomatis merupakan pelanggaran etika. Besarnya hukuman terhadap anggota dewan tergantung ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Untuk pelanggaran berat, dapat dijatuhkan hukuman sampai dengan pemecatan sebagai anggota DPRD. Sementara terkait dengan pemberian reward bagi anggota DPRD dapat saja diatur dalam Tata Tertib, karena hal tersebut memang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. “Silahkan saja bagaimana mekanisme yang akan dilakukan untuk pemberian reward bagi anggota dewan yang dianggap berprestasi’, tambahnya.

Dinna menambahkan bahwa di dalam menyusun Tata Tertib maupun peraturan daerah jangan hanya main copy paste, namun aturan yang ada di atasnya sebaiknya menjadi pengantar, tapi pengaturannya tersendiri dapat memuat aturan lokal sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Dalam pertemuan terakhir, Dinna menegaskan kembali bahwa Kode Etik dapat mencakup sikap dan perilaku anggota DPRD, tata kerja anggota DPRD, tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antaranggota DPRD, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain, penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, kewajiban anggota DPRD, larangan bagi anggota DPRD, hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota, DPRD, sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan rehabilitasi. Sementara menjawab pertanyaan terakhir masuk di dalamnya. (Pat)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*