Bamusy DPRD DIY Dilirik Untuk Dipelajari

Jum’at, 7 Juli 2017 Badan Musyawarah (Bamusy) DPRD Provinsi Riau berkunjung ke DPRD DIY. Kunjungan tersebut diterima baik oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Yoeke sapaan akrab Yoeke Indra Agung Laksana berterimakasih atas kepercayaan Bamusy memilih DPRD DIY sebagai rujukan. Namun Yoeke juga menyampaikan permohonan maaf karena saat bersamaan harus memimpin rapat Bamusy DPRD DIY. “Saya menyampaikan permohonan maaf, dan nantinya diskusi dapat terus dilanjutkan dengan Plt Sekwan DPRD DIY pak Beny Suharsono.” Jelas Yoeke.

Namun beberapa pertanyaan sempat dijawab oleh Yoeke. Salah satunya tentang tugas Bamusy meliputi; pertama, menetapkan rencana kerja tahunan, agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan atau rancangan Peraturan Daerah Isttimewa (Perdais), dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya. Kedua, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Ketiga, meminta dan atau memberikan kesempatan kepada DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing. Keempat, menetapkan jadwal acara rapat DPRD. Kelima, memberi saran/ pendapat untuk memperlancar kegiatan. Keenam, merekomendasikan pembentukan Pantia Khusus (Pansus). Ketujuh, melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Bamusy. Anggota Bamusy wajib mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti rapat Bamusy dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Bamusy kepada fraksi.

Selain membahas mengenahi Bamusy, pokok-pokok pikiran juga turut ditanyakan. Kali ini dijawab oleh Plt Sekwan Beny Suharsono. Beny menuturkan pokok-pokok pikiran dapat dijaring melalui reses, kunjungan lapangan, dan publik hearing.

Reses diadakan setahun tiga kali yang dilakukan masing-masing dewan di daerah pemilihannya. Sekali reses dilakukan selama empat hari dan harus dihadiri 150 peserta reses. Kunjungan kerja lapangan dilakukan oleh dewan melalui komisi. Misal ketika terjadi gempa, komisi A berkoordinas dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersama-sama meninjau. Adapun publik hearing dilakukan dengan mengundang lapisan masyarakat untuk berdiskusi di DPRD DIY. Publik hearing diselenggarakan ketika membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), selain membahas Raperda pengawasan atau evaluasi implementasi Perda juga diadakan publik hearing. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*