Banten Tertarik Pengelolaan Pajak di DIY

DSC_0825 (320x213)Komisi III DPRD Prov. Banten kunjungan ke DPRD DIY terkait pendapatan daerah di DIY, Rabu (06/11). Budi Prayogo, Ketua Komisi III DPRD Prov. Banten menyampaikan keingin tahuan terkait pengelolaan cukai rokok, pariwisata, ukm dan pendidikan di DIY. “Kami tertarik dengan pengelolaan pajak di DIY mengingat APBD DIY tidak terlalu besar namun pembangunan bisa merata,” tutur Budi. Yoeke Indra selaku Ketua DPRD DIY menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DIY terbesar dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea dan Pajak Nasional Kendaraan Bermotor (BPNKB). “PKB dan BPNKB menyumbang 1,1 Triliun. Sedangkan cukai rokok masih sangat minim sekali mengingat produksi di DIY sangat rendah sehingga kami tidak punya kebijakan yang lebih,” ujarnya. UKM di DIY, dibantu dari segi pelatihan manajemen, pinjaman lunak dan promosi. “Ketika gempa tahun 2006, banyak kredit macet dan kami di legislatif turut memperjuangkan kebijakan penghapusan hutang kepada pemerintah pusat. Selain itu kami sering mengirim delegasi dari perwakilan UKM untuk promosi di luar negeri,” kata Yoeke. DIY juga membangun BUMD baru bernama Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) guna memberi jaminan bagi pelaku UKM kecil yang tidak memiliki jaminan ketika meminjam di bank Sedangkan dunia pendidikan di DIY turut didukung kebijakan pemberian insentif tambahan sebesar Rp 150 ribu untuk pegawai tidak tetap (PTT) di setiap Kab/kota di DIY. Menurut UU yang mengisyaratkan anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan. Provinsi hanya boleh mengampu sekolah luar biasa dan RSBI. “RSBI sudah dihapus dan kami berpikir anggaran ini harus bsia dialokasikan ke tiap Kota/Kab. untuk pemberian insentif. Awalnya kami tidak disetujui oleh pusat namun akhirnya mereka menyetujui,” terang Yoeke. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*