Komisi D DPRD DIY Berharap Pemegang Kartu Jamkesda / Jamkesmas Tetap Terjamin Pelayanan Kesehatannya

Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi D DPRD DIY melaksanakan rapat kerja guna penjelasan Konfersi Program Jamkesda / Jamkesmas ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rabu (18/1/2017) di Ruang Rapur Lt. 1 Gedung DPRD DIY. Hadir dalam rapat pimpinan DPRD DIY, Arief Noor Hartanto selaku Wakil Ketua DPRD DIY, Komisi D DPRD DIY, perwakilan Dinas Kesehatan DIY, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala BPJS DIY, perwakilan BPJS Kota Yogyakarta, Kepala BPJS Sleman, Kepala Dinas Sosial DIY, Kepala Biro Kesra Sekda DIY.

Saat rapat berlangsung Muhammad Yazid mengungkapkan mendapatkan laporan keluhan dari masyarakat  Jamkesda / Jamkesmas tidak dapat difungsikan. “Banyak masyarakat yang tidak terlayani saat pergi ke rumah serta tidak bisa menggunakan kartu Jamkesda / Jamkesmas nya lagi.” ungkap Muhammad Yazid saat memimpin rapat. Hal tersebut dipandang sebagai akibat dari belum semua peserta Jamkesda / Jamkesmas terdaftar sebagai peserta JKN.

Menanggapi hal tersebut Yanu Teguh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) cabang Sleman menyatakan banyak peserta Jamkesda / Jamkesmas belum terintergrasi. Adapun masalahnya dikarenakan kepesertaan ganda. “Apabila peserta terdaftar di master file, pasti akan dilayani.” ungkap Yanu. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menuturkan masalahnya data peserta yang masih berada di Dinas Sosial. Berbeda dengan persoalan Kota, Jamkesda / Jamkesmas tidak dapat dipakai karena kartu belum tercetak. Adapun solusi yang ditawarkan ialah bagi warga miskin dapat menggunakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) sebagai alternatifnya.

Mendengar persoalan tersebut, Muhammad Yazid berharap ada kesepakatan dari semua pihak agar masalah yang dihadapi dapat cepat teratasi dan masyarakat dapat tetap dijamin pelayanan kesehatannya. Serta dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat Jamkesda sudah tidak bisa dipakai kembali.

Terkait dengan sejumlah warga yang tidak dapat mengakses disebabkan belum menyeluruhnya peserta yang terintegrasi, dipaparkan data-data berapa warga yang telah terintegrasi dengan JKN. Tercatat di Kabupaten Sleman 88.136 jiwa Jamkesda / Jamkesmas sudah migrasi ke JKN. Kabupaten Bantul  baru mengintegrasi 23.500 jiwa, dan ada 72.00 warga miskin berpotensi memerlukan penjaminan. Kota Yogyakarta, pada 2016 mengintegrasi sebanyak 10.213 jiwa dan pada 2017 tercatat 10.097 jiwa sudah terintergrasi dengan JKN. Kabupaten Kulon Progo sudah 20.000 jiwa terintegrasi dengan JKN. Kabupaten Gunung Kidul ada 44.382 jiwa dari 173 ribu lebih jiwa sudah terintegrasi dengan JKN. (as)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*