Bapemperda DPRD Maluku Utara perhatikan pembentukan perda

IMG_0299Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan dalam rangka studi banding ke DPRD DIY terkait dengan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah, Rabu, (2/3/2016).  Rombongan yang dipimpin oleh Ishak Nasir wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Utara bersama rombongan bertujuan komparasi pembentukan perda di DIY dengan di Maluku Utara.

Rombongan diterima oleh Pimpinan DPRD DIY Yoeke Indra Agung L (ketua), Rany Widayati (wakil ketua) dan Ir. Hamam Mutaqin anggota Bapemperda hadir pula jajaran Sekretariat DPRD DIY.

Diskusi dimulai dengan pertanyaan dari DPRD Provinsi Maluku Utara mengenai seberapa efektivitas kegiatan FGD (Focus Group Discussion)  atau forum legislasi yang dilakukan di DPRD DIY. Ishak menginformasikan bahwa di DPRD Provinsi Maluku Utara terdapat forum yang berfungsi untuk mengharmoniasikan perda-perda yang ada kabupaten/kota.

Terkait dengan hal ini, Yoeke menjelaskan bahwa di setiap pembentukan peraturan daerah di DPRD DIY sebelumnya selalu didahului oleh kegiatan FGD.  Dalam kegiatan FGD ini selalu mengundang pemda kabupaten/kota serta instansi teknis. “Secara geografis DIY relatif kecil jadi koordinasi mengenai perda relatif lebih mudah”, ungkapnya.

Sementara itu, Ir. Hamam Mutaqin, anggota DPRD dari Fraksi PAN,  menyampaikan bahwa  di DPRD DIY membahas setiap perda di jadwalkan selama 1 bulan sampai 1 setengah bulan per-perda yang dilakukan oleh pansus. Tahun 2016 ini prolegda sebanyak 24 raperda di tahun sebelumnya DPRD DIY sangat produktif dapat menyelesaikan  38 perda berhasil.

Diskusi berlangsung hangat kedua belah pihak saling tukar informasi perda, dewan Maluku Utara tertarik kepada perda CSR yang sedang di bahas di DPRD DIY.

Di akhir acara DPRD DIY bekali DPRD Maluku Utara  dokumen-dokumen yang di butuhkan dan saling tukar cinderamata. (Az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*