Bawa Hasil Kajian Untuk Di Dialogkan Dengan Dewan

HARDIKNASJogja, dprd-diy.go.id – Hari Pendidikan Nasional yang dikenal dengan sebutan Hardiknas jatuh pada tanggal 2 Mei 2016. Momen tersebut dijadikan himpunan mahasiswa kebijakan pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan UNY untuk berdialog terkait kebijakan-kebijakan pemerintah DIY  terkait pendidikan. Selama dua jam, 40-an lebih mahasiswa berdialog dengan ketua DPRD DIY dan Komisi D.

Inung koordinator audiensi mengaku kehadirannya ke  DIY  untuk sharing terkait hasil kajian yang telah dilakukan bersama kawan-kawannya di kampus. Mendengar hal tersebut Yoeke Indra Agung Laksana selaku ketua DPRD DIY mengaku senang dan bangga serta berterimakasih telah memanfaatkan momen dengan beraudiensi. “Selama saya menjadi dewan, ini kali pertamanya mahasiswa beraudiensi dengan membawa hasil kajian.”Tuturnya mengapresiasi.

Pemerataan pendidikan disinggung sebagai hal yang sangat penting diperhatikan terlebih DIY yang notabene Jogja sebagai kota pelajar. “Mengapa ada ketimpangan?” Tanya Inung. Ketimpangan tersebut dilihat dari akreditasi yang belum sepenuhnya merata, ada yang A, B, C bahkan ada yang belum terakreditasi.

Yoeke membenarkan DIY disebut sebagai kota pelajar. “Karakter DIY memang bukanlah kota perdagangan.” Ungkapnya. Namun, Yoeke sapaan akrab Yoeke Indra Agung Laksana bercerita terkait dialognya dengan seorang rekan, bahwasanya mahasiswa DIY telah banyak yang melakukan industri kreatif dan menghasilkan milyaran rupiah. “Hanya saja industri kreatif tersebut tidak tercatat di BPS, padahal data BPS diperlukan untuk meningkatkan grade DIY.” Katanya.

Terkait pemerataan yang belum terwujud, Yoeke menyadari dan akan mengupayakan bersama Komisi D agar kualitas pendidikan di DIY semakin lebih baik. Namun, pemerataan tersebut tentunya melibatkan berbagai pihak, di antaranya pemerintah guru, menejemen sekolah, dan murit.

Muhammad Zuhrif Hudaya Komisi D menambahkan 20% APBN yang dianggarkan ke pendidikan merupakan hal yang patut disyukuri. Anggaran tersebut dinilai dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan serta pemerataannya. Namun, perlu dikaji indikator-indikator yang akan mendapatkan sentuhan APBN 20%. “Indikator peningkatan mutu pendidikan harus jelas, apakah dengan mengadakan pembinaan, penambahan fasilitas fisik ataukah lainnya.” Tuturnya.

Selain Muhammad Zuhrif Hudaya, Komisi D yang turut menemui mahasiswa kebijakan pendidikan yakni Atmaji dan Sambudi. Keduanya menemani dan menanggapi setiap persoalan yang disampaikan mahasiswa. Termasuk terkait perbedaan biaya yang dialami sekolah-sekolah atau kampus-kampus negeri dan swasta. (S)

DSC_0034DSC_0038DSC_0045

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*