Blocking Time Raperda Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Orang

DSC_0741Acara Blocking Time yang disiarkan langsung oleh TVRI pada Rabu (18/06) berlokasi di Sahid Rich Hotel Yogyakarta mengangkat tema “Menggagas Seputar Raperda tentang Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Orang (BA 10 Tahun 2014)”. Sebagai narasumber, ketua Pansus BA 10 Tahun 2014, Anggota Fraksi Golkar Erwin Nizar, S.PSi, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dodik Setiawan N.H, dan Budi Santoso dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

Maraknya perdagangan orang yang semakin tahun semakin meningkat sangat memerlukan perhatian khusus agar kasus ini tidak semakin banyak terjadi. Komisi D DPRD DIY berinisaitif untuk membentuk perda tentang perlindungan terhadap korban perdagangan orang untuk mengatasi hal tersebut. Substansi perda tersebut tidak hanya berisi mengenai pencegahan dan penanganan, akan tetapi DPRD selangkah lebih maju dari daerah-daerah lain yang telah memiliki perda serupa. DPRD DIY memasukkan substansi sampai pada pemberdayaan korban perdagangan orang.

Janji-janji menggiurkan yang ditawarkan oleh perekrut TKW  tidak jarang berhasil membawa seseorang untuk menjadi TKW ke luar negeri. Yang disayangkan, perekrut calon tenaga kerja tersebut merangkul SMK-SMK dengan janji magang atau bahkan dengan perangkat desa. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi terkait hal tersebut. Heru, pemirsa yang menghubungi acara melalui saluran telepon sangat berharap dengan adanya perda tentang perlindungan terhadap korban perdagangan orang menjadi solusi efektif untuk meminimalisir pengiriman TKW ke luar negeri.

Indikasi terjadinya perdagangan orang salah satunya berawal dari perubahan identitas yang bersangkutan menjadi berpemilik identitas luar daerah. Hal ini menjadi kendala mendasar, sebab APBD hanya membiayai korban perdagangan orang yang memiliki identitas sesuai dengan daerah setempat, ungkap Ketua Pansus BA 10. Tambahnya, itu berarti bahwa DIY tidak dapat menyelamatkan korban perdagangan orang yang sebenarnya beridentitas asli DIY jika pada saat mereka berangkat ke luar negeri menggunakan identitas luar daerah. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*