BPK perwakilan DIY ekspose kinerja Pemda DIY  atas tata kelola perencanaan pembangunan daerah TA 2014-2016

BPK perwakilan DIY expose ke DPRD DIY
BPK perwakilan DIY expose ke DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin, (08/08/2016) Pimpinan DPRD DIY menerima tamu dari BPK perwakilan DIY.  Kesempatan tersebut digunakan untuk sharing ekspose kinerja Pemda (Pemerintah Daerah) Daerah Istimewa Yogyakarta atas tata kelola pemda dalam perencanaan pembangunan daerah TA 2014-2016. Yoeke Indra Agung Laksana ketua DPRD DIY dalam sambutannya menuturkan terdapat hal-hal penting yang turut mewarnai DPRD DIY dalam jangka tiga tahun 2014-2016 tersebut. “terdapat peristiwa yang turut mempengaruhi perencanaan pergantian di DPRD DIY.” jelas Yoeke.

Yoeke menjelaskan dinamika politik pada saat Pilpres (pemilihan presiden) terbagi menjadi dua kubu yakni koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat.  “meski terjadi di pusat, namun dampaknya sangat terasa sampai ke daerah.” Tutur Yoeke. Yoeke menilai adanya pengaruh pilpres terhadap DPRD DIY pada masa itu mempersulit pembentukan AKD (alat kelengkapan dewan) seperti komisi, badan-badan di DPRD pada saat itu kemudian berpengaruh secara makro namun hal ini dapat di selesaikan tepat waktu kemudian dewan langsung bekerja.

Pernyataan tersebut di amini oleh wakil ketua DPRD DIY Rani Widayati. Satu-satunya wakil perempuan di DPRD DIY tersebut mengaku turut merasakan dampak dari pengaruh pilpres terhadap perjalan politik di DIY. Ia juga menyatakan hal tersebut juga dirasakan tidak hanya di DPRD DIY saja.

Adapun Inung sapaan akrab wakil ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto mengulas tentang ketidaktepatan  Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana seharusnya. ia menyebut tahun 2015 sebagai tahun transisi. “lebih baik menghindari mahdorot dari pada mengambil manfaat.” Ungkap Inung. Ia menjelaskan pentingnya melakukan pencermatan sedetail mungkin terhadap rancangan KUA-PPAS. “lebih baik tidak tepat waktu daripada tepat waktu tanpa pencermatan yang baik.” Tambah Inung.

Tomi Tampubolon auditor BPK perwakilan DIY juga mencermati dari sisi model pemerintahan daerah DIY merupakan salah satu dari  4 provinsi meliputi (NAD, Papua, dan DKI Jakarta) yang menerapkan desentralisasi asimetris dengan sistem otonomi khusus, menanyakan bagaimana rencana selanjutnya khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana daerah menyikapi RPJM dan arahan dari pusat.

Menurut Yoeke, Gubernur memiliki kolom khusus yaitu prioritas atau Nawacita pada presiden, yang dimana pemerintah DIY memberikan ruang agar dalam seluruh kebijakan berpusat kepada pemerintahan pusat.

Foto bersama
Foto bersama

Idealnya RKP selesai terlebih dahulu menjadi acuan RKPD, tetapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya RKPD selesai namun belum berani untuk disahkan karena belum di konsolidasi dengan RKP maka yang terjadi adalah saling menunggu. Ini adalah salah satu bentuk konsolidasi antara desain kepentingan nasional dengan desain kepentingan lokal. Jadi kesimpulannya agar daerah dapat mencapai tujuan lebih cepat dibanding daerah yang lainnya yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Yogyakarta dan beberapa provinsi yang menerapkan desentralisasi asimetris. Tambah Inung.

Selanjutnya pada kesempatan ini pimpinan DPRD DIY menjawab dan menjelaskan secara tuntas sebanyak 28 poin quisioner dalam perencanaan pembangunan daerah TA 2014-2016 yang sebelumnya telah di kirim ke DPRD DIY.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*