BRAIN STORMING DPRD DIY DAN KEMENTERIAN ATR TENTANG KEBIJAKAN TATA RUANG TATA WILAYAH

Kunjungan Ke ATRWakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, S.IP pada 12 Agustus 2015 memimpin konsultasi delegasi ke Ditjend Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR) RI. Kegiatan ini dilaksanakan berkaitan dengan perubahan Perda 2/ 2010 Tentang RTRW (Tata Ruang dan Tata Wilayah) Prov. DIY. Konsultasi kebijakan RTRW ini memiliki nilai urgensi tinggi mengingat kebijakan RTRW merupakan entitas dari UU Keistimewaan.

DPRD DIY berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap manajerial kewilayahan. Oleh karena itu dalam kesempatan konsultasi ini, DPRD DIY mendiskusikan berbagai hal khususnya problema kebijakan RTRW di DIY. Dalam konsultasi tentang kecenderungan ketidaksingkronan RTRW di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota, DPRD DIY mendapatkan masukan dari Kementerian ATR bahwa penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/ kota harus berjenjang dan komplementer. Rencana pembangunan harus tertera pada tiap dokumen RTRW sesuai kedalamannya. Yakni :

  • RTRWN 1 : 1.000.000,
  • RTRWP 1 : 1.250.000,
  • RTRW Kabupaten 1 : 50.000,
  • RTRW Kota 1 : 25.000

Kasi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Jawa dan Bali Kementerian ATR menjelaskan rencana perubahan Perda RTRW merupakan proses linier. Diawali dengan revisi RTRW dan Raperda, pembentukan rekomendasi gubernur, rapat teknis BKPRN, persetujuan substansi oleh Menteri PU dan Menteri ATR, serta diakhiri oleh pembentukan perda RTRW baru. (C)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*