Cari Referensi Sikapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Jelang tahun ajaran baru, komisi IV DPRD Provinsi Bali mengaku perlu mencari reverensi dalam menyikapi Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Namun Undang-Undang yang belum dilengkapi peraturan pelaksanaannya tersebut dipandang komisi IV DPRD Provinsi Bali masih menimbulkan gejolak. Terkait penerimaan murit siswa misalnya. Hal tersebut disampaikan kepada Ir. Atmaji, Hamam Muttaqim, Suwardi saat komisi IV DPRD Provnsi Bali bertandang ke DPRD DIY pada Rabu, 5 Juli 2017.

Penerimaan siswa baru di Provinsi Bali mengalami kendala. Penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi misalnya. Dinas provinsi Bali tidak berani memberikan rekomendasi siwa berprestasi, karena kewenangan rekomendasi siswa berprestasi menjadi kewenangan kabupaten/ Kota. Sedangkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, mengatur SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi. Selain persoalan rekomendasi siswa berprestasi, persoalan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga juga menjadi masalah.

Mendengar ulasan tersebut Atmaji Wakil Ketua Komisi D tersebut menuturkan DPRD DIY juga mengalami kendala dalam merespon Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017. Masalah anggaran misalnya dan fasilitas sekolah misalnya. Namun secara umum, DPRD DIY khususnya komisi D beserta Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY merespon baik dan telah mencanangkankan berbagai upaya supaya implementasi di lapangan dapat dijalankan dengan maksimal. Manfaat dari adanya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2017 dikemukakan Ir. Atmaji ialah sebagai pemerataan. Di DIY SMA/SMK tergolong menjadi favorit dan non favorit. Harapannya setelah SMA/SMK diambil alih Provinsi, akan terjadi pemerataan menjadi sekolah SMA/SMK favorit semua. Pemberlakuan sistem poin pun dilaksanakan. Misal jika siswa dari kabupetn X sekolah di kabupaten X maka poin yang di dapat 20. Jika siswa di kabupetn X sekolah di kabupaten Y, maka poin yang didapat hanya 10.

Menyoal kesenjangan sekolah SMA/SMK Provinsi Bali juga mengalaminya. Diakui bahwa sekolah-sekolah SMA/SMK di kabupaten sedikit berbanding dengan di kota yang mencapai 16 kelas. Hal tersebut dipandang Komisi IV DPRD Provinsi Bali kurang kondusif, sehingga diharapkan kunjungan ke DPRD DIY dapat menambah wawasan untuk menentukan kebijakan selanjutnya di Provinsi Bali. (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.