Cari Tahu Cara Menyikapi PP 18 Tahun 2017

KALSELDitetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, DPRD DIY dilirik DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Suripno ketua rombongan sekaligus ketua Panitia Khusus (Pansus) mengaku tertarik memilih DPRD DIY karena antara DIY dan Kalimantan Selatan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak jauh beda. Selain itu, Suripno mengaku mendengar kabar DPRD DIY telah berhasil menurunkan Peraturan Daerah terkait PP nomor 18 Tahun 2017.

Arif Noor Hartanto atau akrap disapa Inung menjelaskan DPRD DIY melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah/ Daerah Istimewa (Bapemperda/Perdais) menjalin komunkasi dengan eksekutif yang kemudian disepakati hal-hal yang terkait dengan inisiasi dilakukan DPRD, sedangkan akibat dari PP nomor 18 tahun 2017 dan Perda harus mulai dirintis oleh eksekutif.

Terkait tindak lanjut PP nomor 18 tahun 2017, DPRD DIY telah membahas dan akan diparipurnakan pada 28 Juli 2017. Namun terdapat ketentuan jika Perda berhasil ditetapkan pada awal bulan, hak tunjangan dapat diterima pada bulan yang sama sejak Perda ditetapkan. Namun jika Perda ditetapkan di akhir bulan, maka hak tunjangan dewan diterima diberikan di satu bulan berikutnya.

Adapun terkait kisaran, DIY tidak mencantumkan detail angka melainkan didasarkan pada gubenur. Dipilihnya tidak dicantumkannya detail angka, karena DPRD DIY menelisik kemungkinan DIY menempati kelas sedang. (S)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.