Catatan Tindak Lanjut oleh BPK untuk Pemda DIY

Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali  disandang Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. tahun ini merupakan kali ketujuh Pemda DIY mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun terdapat catatan untuk ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja saat rapat paripurna istimewa di DPRD DIY pada Kamis, 8 Juni 2017. Di antara catatan yang disampaikan Moermahadi Soerja ialah terkait sistem pengendalian internal yang meliputi masalah penatausahaan yang belum tertib dan penggunaan atas dana bantuan langsung Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) DIY. Persoalan aset juga menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti karena dianggap pengelolaan aset tetap belum sesuai dengan ketentuan. Termasuk aset tetap kabupaten / Kota yang diserahterimakan ke Pemda DIY belum dimasukkan aset tetap tahun 2016.

Namun catatan-catatan tersebut tidak menjadi penghalang bagi BPK untuk memberikan opini WTP terhadap Pemda DIY.  adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan kepada Gubenur DIY dan Ketua DPRD DIY.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*