Dampak penutupan produksi nata de coco di sleman petani nata de coco beraudiensi dengan Dewan

 DSC_0157

 Ketua DPRD DIY (H. Yoeke Indra Agung Laksana, SE) bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD DIY serta SKPD terkait   telah menerima audiensi dari Asosiasi Petani Nata de coco DIY. Berkaitan dengan hal dimaksud rombongan dari Asosiasi Petani Nata de coco DIY menyampaikan pokok permasalahan antara lain sebagai berikut:

Pada tanggal 1 April 2015 salah seorang petani nata de coco di wilayah Godean Sleman digrebek oleh Polres Sleman bersama dengan awak media baik cetak maupun elektronik lokal dan nasional, dengan alasan karena petani nata de coco menggunakan ZA (Amonium Sulfat) untuk produksi nata de coco ;

Ketua DPRD DIY bersama dengan Anggota Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD DIY lainnya menanggapi permasalahan-permasalahan yang disampaikan dari Asosiasi Petani Nata de coco  DIY. Selanjutnya disampaikan bahwa Forum audiensi adalah merupakan moment mencari solusi karena turut hadir juga para pemangku kepentingan (stakeholders) dan apa yang menjadi solusi oleh dinas-dinas terkait DPRD DIY akan mendukung sepenuhnya. Dewan tidak akan menghakimi dalam permasalahan ini. Akan tetapi jika DPRD DIY dibutukuhkan dukungan solusi Komisi B DPRD DIY siap;

Untuk itu DPRD DIY meminta kepada seluruh stakeholder’s yang hadir pada hari ini dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kelangsungan petani nata de coco. Kepada Disperindagkop agar menggunakan fungsinya yaitu melakukan pembinaan kepada UKM;

DPRD DIY meminta kepada Eksekutif agar hasil kajiannya dikoordinasikan secepatnya dengan Komisi B DPRD DIY. DPRD DIY juga menyampaikan apabila ada masalah sifatnya darurat segera dikoordinasikan dengan Dewan secepatnya.

Disampaikan bahwa BPPOM Yogyakarta adalah merupakan Unit teknis dalam ketugasannya, untuk itu terkait dengan regulasi dalam permasalahan petani nata de coco sepenuhnya ada di tingkat pusat. Sampai saat ini produsen nata de coco di Yogyakarta belum memiliki regulasi. Maka sangat setuju jika media audiensi di DPRD DIY pada saat ini dijadikan media dalam mencari solusi;

Mengenai sertifikasi yang sudah ada baru produk yang sudah siap konsumsi;

Untuk produksi rumah tangga sertifikasinya ada di Dinas Kesehatan setempat dan untuk industri yang menggunakan mesin sertifikasi ada di BPPOM;

Terkait blowup, mungkin terkait dengan penggunaan pupuk ZA, yang diwaspadai inkruitas dari bahaya pupuk untuk pertanian. Dimana pupuk pertanian tidak cocok untuk digunakan bahan makanan. Untuk ini perlu dikaji ulang penggunaan pupuk untuk kualitas makanan.

Dari Disperindagkop dan Ukm Diy, Menanggapi permasalahan petani nata de coco  penggunaan ZA, apabila memang sudah ada penelitian bahwa dinyatakan aman maka dari Disperindagkop menyatakan menjamin aman karena sudah ada legalitas dari Dinas Kesehatan. Disperindagkop memang pernah mengadakan pelatihan dan menggunakan ZA. Jika sekarang ZA bermasalah maka Disperindagkop akan berkonsultasi dengan Dinas terkait;

Dari BLH DIY menyampaikan bahwa apapun yang diolah karena limbah pasti akan berdampak kepada lingkungan. Untuk itu harus membuat Dokumen Rencana Industri (AMDAL) agar tidak mencemari lingkungan.

BPPOM DIY mengutarakan Masalah nata de coco dalam penggunaan ZA  akan merunut terlebih dulu. Karena yang dipermasalahkan bukan zat amonium sulfat nya saja, namun sulfatnya juga. Kalau amonium di Indonesia dimasukan dalam pangan harus ada ijin Menteri Kesehatan. Sekali lagi ditegaskan bahwa amonium sulfat bukan pupuk

Perwakilan POLDA DIY, menyampaikan bahwa sampai saat ini Polda belum melakukan penyidikan terkait petani nata de coco dalam penggunaan ZA. Untuk itu masih dimungkinkan untuk menyampaikan hasil-hasil kajian terhadap nata de coco dalam menggunakan ZA, tahapannya masih penyelidikan masih menumpulkan informasi-informasi.

Di penghujung audiensi ketua DPRD DIY menyampaikan pokok atau kesimpulan adalah:

  1. Progresnya bagaimana agar para petani nata de coco masih tetap berproduksi;
  2. Jika secepatnya dilakukan test uji sambil menunggu regulasi yang ada, regulasi dan tindakan dilaksanakansecara simultan;
  3. DPRD DIY minta kepada Eksekutif yang menjadi mitra Komisi B DPRD DIY untuk membackup permasalahan yang ada di nata de coco ;
  4. Kepada BPPOM untuk dapat membantu mencari solusinya secepatnya agar nata de coco segera dapat berproduksi;
  5. Disperindagkop karena kaitannya dengan UKM agar segera membantu penyelesaiannya agar segera dapat memproduksi. Tentunya dengan mengumpulkan data-data;
  6. Prinsipnya DPRD DIY akan membackup sepenuhnya tentunya bekerja sama dengan Eksekutif.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*