Delegasi Kelompok Kerja II. B DPRD DIY ke Direktorat Prasarana Kementerian Direktorat Angkutan Darat Kementerian Perhubungan RI

Jakarta, dprd-diy.go.id – Delegasi Kelompok Kerja I.B DPRD DIY melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Prasarana Direktorat Jenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Senin, 27/02/2017) dalam rangka mencari masukan terkait dengan Sistem Transportasi yang akan dibangun di DIY. Rombongan delegasi diterima oleh Direktur Prasarana Perhubungan Darat, Jujun Indah Wahyuningrum bersama jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, Jujun menekankan agar Pemerintah Daerah di dalam menyusun anggaran kegiatan hendaknya mengacu kepada target nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Misalkan terkait dengan target kunjungan wisatawan sebesar 15 juta pada tahun 2018, untuk mendukung tercapainya target tersebut Pemerintah memiliki program pembangunan sarana dan prasarana di berbagai wilayah yang memiliki potensi untuk lebih dikembangkan. Demikian juga pembangunan jalan kereta api Jogja Borobudur yang merupakan target pembangunan nasional.

Disarankan agar setiap penganggaran pembangunan di daerah mengacu kepada pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat, hal ini dimaksudkan agar memperoleh perhatian tersendiri dengan adanya kebijakan pembangunan tersebut. “Bantuan yang ditekankan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan sistem transportasi di DIY tentu saja tidak lepas dari target nasional tersebut’’, jelasnya. Demikian juga terkait dengan pembangunan bandar udara baru di Kulonprogo, dampak multiplier effect yang akan berpengaruh adalah pembangunan jalan Jogja Wates dan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan. Dalam kesempatan pertemuan itu, Jujun mewakili pemerintah pusat sangat merekomendasikan agar di daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, DIY agar mulai melakukan kajian yang intensif mengenai sistem pembangunan transportasi seperti apa yang akan dibangun ke depan.

Kedua, sistem angkutan umum seperti apa yang akan dikembangkan di DIY yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki DIY.

Ketiga, mengingat bahwa anggaran yang sangat terbatas, oleh karena itu penting untuk DIY melibatkan swasta dalam setiap pembangunan terutama terkait dengan pemanfaatan/penyaluran Corporate Social Responbility (CSR) dari perusahaan baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan swasta.

Keempat, DIY agar bisa memberikan masukan khususnya pada pembangunan bandar udara ke Direktorat Angkutan Udara dengan disertai data pendukung dan rekomendasi.

Kelima pengembangan geopark yang saat ini dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul menjadi masukan dari Kementerian Perhubungan dan akan diperhatikan dengan seksama.

Keenam, terkait dengan banyaknya permintaan transportasi umum masuk ke desa-desa yang belum dapat dipenuhi hendaknya ada integrasi dengan pembangunan Transjogja.

Ketujuh, DIY perlu juga memikirkan pembangunan transportasi berbasis rel seperti MRT. Yang terakhir ini saat ini akan dikembangkan di Bandung dan Palembang.

Singkatnya, Jujun menekankan agar pembangunan sistem transportasi hendaklah terintegrasi dan komperhensif. “Pada dasarnya Kementerian Perhubungan akan mendukung pembangunan yang menjadi target pembangunan nasional”, jelas Indah. Menurutnya, contoh kasus pembangunan MRT sebagaimana saat ini sedang dikembangkan di Kota Palembang dan Bandung akan bagian dari  solusi mengatasi masalah transportasi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*