Delegasi Kelompok Kerja ke Komisi Penyiaran Indonesia

Jakarta, dprd-diy.go.id – Delegasi Kelompok Kerja II.B terkait dengan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Informasi Publik dan Penyiaran Daerah di DIY, melakukan kunjungan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang gedungnya berada di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia di Jalan Gadjah Mada No. 8 Jakarta, Senin (27/02/2017).  Kunjungan rombongan Delegasi yang dipimpin oleh Dharma, Setiawan, Wakil Ketua DPRD DIY dari Fraksi Gerindra diterima oleh Ketua KPI, Mayong Suryo Laksono yang didampingi Ubaidillah, Agung Suprio dan Yuliandre Darwis. Dharma menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya ke Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam kesempatan tersebut beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang memiliki fungsi pengawasan penyelenggaraan penyiaran. Sementara DPRD DIY memantau kinerja KPID di dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya agar penyelenggaraan penyiaran di daerah.

Menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Dharma Setiawan, Wakil Ketua DPRD DIY, yang didampingi Ketua Komisi A DPRD DIY dan anggota lain, Mayong menjelaskan terkait dengan masalah perizinan, penerapan pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran, dan mekanisme terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh televisi. Dalam penjelasannya, Mayong menyampaikan bahwa terkait dengan penyelenggaraan penyiaran di daerah ada dua wilayah yaitu wilayah yang menjadi ranah KPID dan wilayah Kepolisian Daerah. “Saat ini di Polda, ada struktur baru yang menangani operator yang menyelenggarakan penyiaran tanpa izin prinsip”, jelasnya.

Sementara yang menjadi ranah KPID adalah penanganan terhadap penyelenggaraan penyiaran bagi operator yang telah memiliki izin prinsip. Sebagaimana yang termuat dalam pasal Dalam menjelaskan bahwa terkait dengan perizinan penyiaran, KPID memiliki otoritas untuk meneluarkan izin prinsip. Dengan izin prinsip televisi telah diperbolehkan untuk melakukan penyiaran, namun belum boleh menerima iklan. Pelanggaran terhadap hal ini akan mengakibatkan dicabutnya izin prinsip. Sedangkan televisi yang menayangkan siaran televisi tanpa izin prinsip, maka sudah menjadi ranah pidana. Dalam hal ini otoritas berada di wilayah kepolisian untuk menindaklanjuti.

Yang menjadi concerned dari Delegasi DPRD DIY terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah bahwa di daerah masih banyak ditemukan penyelenggaraan penyiaran yang belum mengikuti perundangan yang berlaku. Sebagai contoh adalah penyiaran terkait dengan ketentuan kewajiban baik radio maupun televisi nasional harus menayangkan siaran muatan lokal paling tidak sebesar 10%, sedangkan untuk televisi atau radio lokal paling tidak menyelenggarakan siaran dengan muatan lokal sebesar 60% sebagaimana tercantum dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 32. Masalah lain adalah terkait dengan konten yang menonjolkan unsur menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang. “Sebenarnya kesalahannya seperti tidak memberikan peringatan tidak bolehnya mencontoh tindakan seperti dalam televisi tanpa suatu keahlian yang memadai”, jelasnya.

Sedangkan terkait dengan kewajiban agar bagi lembaga penyelenggara siaran baik televisi maupun radio di daerah yang memiliki kewajiban memuat paling tidak 60% konten lokal juga masih banyak yang tidak dipenuhi. “Muatan lokal kalaupun ada sering kali tidak dikemas dengan menarik sehingga tidak banyak ditonton. Kualitas tayangan dan keseimbangan sering kurang memperoleh perhatian yang seksama. Padahal konten lokal mestinya banyak yang bisa digali, khususnya terkait dengan konten yang memuat potensi-potensi di daerah. Muatan lokal yang berbasis pada industri kreatif masih jarang”,  jelasnya.

Masalah lain yang menjadi pertanyaan delegasi adalah masalah terkait dengan lembaga penyiaran komunitas yang memiliki kewajiban membayar pajak yang sama dengan lembaga penyiaran komersial. Karena itu, perlu adanya revisi pengaturan yang berbeda antara televisi/radio yang berbasis pada komunitas dan radio/televisi yang komersil. Di daerah yang belum diatur adalah terkait dengan penyiaran digital yang sudah diatur dalam perda, tapi regulasinya belum ada. Oleh karena itu perda akan direvisi sampai udang-undang yang mengaturnya selesai dibahas.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*