Dialog Dengan Masyarakat Soal Keistimewaan Penetapan Wagub DIY

IMG_1574Jogja, dprd-diy.go.id – Usai menggelar Forum Aspirasi Pasca Penetapan Dan Pelantikan Wakil Gubenur DIY sisa masa jabatan 2012-2017, DPRD DIY menggelar dialog interaktif bertajuk keistimewaan penetapan Wagub pada Rabu (11/5/2016). Masyarakat turut dilibatkat seperti LSM, PKK, dan Mahasiswa. Selain menghadirkan narasumber dari DPRD DIY, Biro Tata Pemerintahan, Beny Suharsono turut dihadirkan.

Mengawali perbincangan, Arief Noor Hartanto, wakil ketua DPRD DIY, menyatakan bahwa penetapan Wagub telah dilakukan dan semua syarat telah terpenuhi. Sebelumnya DPRD DIY membuka bagi masing-masing fraksi untuk menyatakan pandangan atau usulannya. “Misalkan usulan agar paugeran tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan.” Ungkapnya.

Kelengkapan syarat-syarat dibenarkan oleh Beny Suharsono, Kepala Biro Tata Pemerintahan. “Kami mendorong prosesnya segera terlaksana.” Ungkapnya. Disinggung terkait dengan dana yang digunakan dalam penetapan dan pelantikan Wagub, Beny menuturkan bahwa dana diambilkan dari Dana Keistimewaan (Danais) khususnya urusan kebudayaan. Hal tersebut dibenarkan oleh wakil ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan bahwa terdapat lima kewenangan dalam Undang-Undang Keistimewaan.

Lima kewenangan tersebut yaitu penetapan Gubenur dan Wagub, Kelembagaan, Tata Ruang, Kebudayaan, dan Pertanahan. “‘Pergeseran anggaran terjadi karena kita tidak pernah menyangka KGPAA Paku Alam IX wafat di tahun 2015, sehingga anggaran diambilkan dari anggaran kebudayaan.”

Namun, Inung, sapaan akrab Arief Noor Hartanto, menjamin anggaran yang digunakan pelantikan Wagub bukan anggaran yang telah diperuntukkan dalam pelaksanaan progam yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Ditanya perihal pelantikan Wagub dilaksanakan dimana, Dharma Setiawan menjelaskan bahwa menurut UU tidak ada penyebutan bahwa pelantikan harus dilaksanakan di Ibu Kota Negara Namun yang tercantum jelas bahwa pelantikan dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden atau Menteri Dalam Negeri. “Namun kemudian terbit peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pelantikan harus dilaksanakan di Ibu Kota Negara.” Ungkapnya.

Meskipun demikian, Dharma menuturkan pihak DPRD DIY telah mencoba mengusulkan agar pelantikan Wagub dapat dilaksanakan di Istana Yogyakarta. Selain, DPRD DIY juga mengusulkan agar pelantikan Wagub dilaksanakan di DIY, harapan agar pelantikan Wagub DIY dalam sisa masa jabatan tahun 2012-2017 ini tidak bersamaan dengan pelantikan daerah lain. “Yang jelas semua menunggu keputusan presiden.” Tambahnya. (S)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*