Dialog Interaktif di TVRI Jogja, Anggota Dewan Bahas Perdais Turunan

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DIY Eko Suwanto menjadi narasumber program dialog interaktif Jogja Istimewa di TVRI Jogja pada Rabu malam lalu (26/11). Bertempat di lobi Hotel Crystal Lotus, dialog interaktif ini turut menghadirkan mantan anggota DPRD DIY Periode 2009-2014 Isti’anah ZA dan Sumadi dari Biro Hukum sebagai narasumber. Tema yang menjadi pembahasan dalam dialog interaktif tersebut adalah turunan dari Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Perdais periode lalu, Isti’anah mengungkapkan pembahasan Perdais pada periode lalu belum sempat diparipurnakan. Ia kemudian menjelaskan apa saja yang diatur dalam Perdais. “Tata cara pengisian gubernur diatur oleh Perdais sendiri. Sedangkan penyebutan kata provinsi di depan DIY itu belum diparipurnakan, meskipun pada akhirnya keputusannya tidak menyebutkan kata provinsi”, ujarnya.
 Sumadi, dari Biro Hukum menyebutkan nomenklatur UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY tidak menyebutkan lagi kata provinsi di depan DIY. “Tanggal 7 November sudah ada kepastian bahwa untuk DIY sudah tidak menggunakan provinsi. Sejak awal kami melaksanakan UU tersebut sepenuhnya”, katanya.

Menambahkan tentang kewenangan DPRD DIY terkait dengan Perdais, Eko Suwanto mengatakan kewenangan DPRD DIY sebatas mengawasi proses perencanaan dan pengimplementasian. Dirinya juga mengakui adanya hambatan di DPRD DIY karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk. “Ini juga PR buat DPRD DIY untuk menerjemahkan keistimewaan DIY. Jangan ikut-ikutan di Jakarta. Seharusnya kita bentuk Koalisi Keistimewaan DIY”, tutur politisi PDIP itu.

Ia melanjutkan, pihak DPRD DIY berkomitmen untuk menyelesaikan Perdais. “Harapannya tahun 2015 sudah harus selesai”, tutupnya.

Kewenangan yang diatur dalam Perdais adalah pengisian gubernur, kelembagaan yang mengelola keistimewaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Tujuan pentingnya untuk kesejahteraan rakyat, ketenteraman, Bhineka Tunggal Ika, dan pemerintahan yang demokratis. Porsi terbesar dianggarkan pada aspek kebudayaan. Unsur kebudayaan tersebut yaitu cipta, karsa, karya, dan rasa termasuk membentuk nilai-nilai yang akan dimasukkan dalam pendidikan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*