DIY Diharapkan Bebas dari Pengemis dan Gelandangan

DSC_0007 (420x279)DPRD DIY bersama Eksekutif bermaksud membersihkan wilayah DIY dengan payung hukum Raperda Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Latar belakang pembuatan raperda tersebut dikarenakan wilayah DIY mempunyai jumlah gelandangan dan pengemis yang sangat banyak dan meresahkan. Untung Sukaryadi dari Dinas Sosial (Dinsos) DIY mengatakan dengan adanya payung hukum yang jelas penanganan gelandangan dan pengemis akan lebih komprehensif dan manusiawi. “Data yang kami punya ternyata sebagian besar merupakan pendatang dari luar DIY. Mereka kemari karena di daerah asal sudah terdapat perda gelandangan dan pengemis,” ujarnya pada saat Public Hearing di DPRD DIY, Selasa (04/02).  Daerah asal yang dimaksud antara lain Jawa Tengah dan Surabya yang notabene sudah menerapkan aturan ketat. Berdasarkan jumlah yang terdata dari Dinsos DIY, gelandangan di DIY mencapai 161 orang dan pengemis 199 orang. Namun jumlah yang tidak terdata jauh lebih banyak karena selalu pandai berpindah tempat. Adanya para gelandangan dan pengemis ternyata tidak semata faktor ekonomi melainkan mental. “Banyak pengemis yang ternyata pendapatannya 4 kali dari si pemberi. Hal ini sangat menguntungkan tetapi berseberangan dengan filosofi Jawa Yogyakarta “Hamemayu Hayuning Buwono”  dan “Reget Nganggo Kringet Uripe Mantep”. Larangan yang diterapkan ke depan antara lain melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun, memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan dan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan. Bagi si pemberi uang yang dilakukan di depan umum juga akan dikenakan sanksi pidana kurungan 10 hari dan denda maksimal Rp 1 juta. Masyarakat yang hadir dalam Public Hearing sangat mengapresiasi hadirnya raperda tersebut. Nora, pegiat sosial menyarankan agar Raperda tersebut segera disahkan. “Segera disahkan agar kami para pegiat sosial bisa terbantu. Namun setelah disahkan, praktek pengawasan dan pemberian sanksi harus benar – benar tegas,” ujarnya. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*