DPM FH UII Desak Pemerintah Tegas Sikapi Penyadapan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH UII melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD DIY, (26/11). Mereka menyatakan sikap antara lain ; mendesak pemerintah memperjuangkan Geostationary Orbit (GSO) sebagai bagian dari kedaulatan RI, memutus hubungan diplomasi dengan negara Australia, menuntut permintaan maaf terbuka dari Australia, mendesak pemerintah menyiapkan draft anti penyadapan dan memperkuat riset perkembangan teknologi siskominfo. “Penyadapan memang diperbolehkan namun dalam kondisi perang. Bukan pada keadaan damai,” ujar Arif selaku orator. Kedaulatan merupakan bagian terpenting dari suatu negara. Penegakan GSO menjadi kewajiban karena angkasa Indonesia sudah terlalu banyak satelite asing. “Tidak seperti angkasa Amerika dan Australia mereka bersih dari satelit. Kami sudah melayangkan pernyataan sikap resmi kami ke Komisi I dan Istana Negara. Harapan kami DPRD DIY selaku representasi dari rakyat turut menyampiakan aspirasi kami,” tambah Arif. Massa aksi ditemui Arief Budiono, Komisi B DPRD DIY. Arif berjanji akan menyampaikan aspirasi ke pimpinan dewan. “Saya secara pribadi mendukung perjuangan teman – teman. Selanjutnya agar bisa menjadi pernyataan resmi secara institusi maka akan kami sampaikan ke pimpinan dewan,” ujarnya. Setelah ditemui, massa pendemo melanjutkan aksi dengan long march ke titik nol. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*