DPR Aceh ingin masukkan kearifan lokal di Tatib

dpr aceh kungjungi DPRD DIY (2)Ketua BK DPRD DIY (H. Sukamto, SH) serta anggota BK DPRD DIY telah menerima kunjungan kerja studi komparatif dari BK DPR Aceh dalam pertukaran informasi tentang pengaturan unsur muatan lokal dalam pembahasan kode etik dan tata cara beracara BK.  Aceh saat ini tengah dilakukan proses penyusunan kode etik baru yang lebih mengakomodir unsur kearifan lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut maka rombongan dari BK DPR Aceh yang dipimpin oleh T. Ir. Makrum Thahir menyampaikan Mengingat adanya persamaan status antara keistimewaan DIY dan kekhususan Aceh, bagaimanakah bentuk kearifan lokal yang diakomodir dalam kode etik DPRD.

Sejak tanggal 31 Desember 2014 tata cara beracara yang baru telah disusun dan ditetapkan oleh DPRD DIY. Pasca pelantikan anggota dewan baru, penetapan perubahan tata cara beracara, tata tertib dan kode etik dilakukan melalui penerbitan Peraturan Dewan. Perubahan terhadap tata cara beracara, tata tertib dan kode etik yang dilakukan oleh DPRD DIY tidak krusial hanya menambahkan berbagai penyesuaian terkait dengan status keistimewaan DIY. Tujuannya ialah untuk mengakomodir muatan kearifan lokal UUK

Ada hal khusus di DPRD DIY terdapat norma kepatutan yang dicantumkan dalam 1 pasal kode etik hal ini berkaitan dengan kepatutan dan sopan santun di DIY. ada kewajiban bagi DPRD DIY pada hari sabtu berbahasa jawa ini hla-hal mengakomodir nilai lokalitas di DIY.

Pada DPRD DIY tidak pernah ada pengalaman permasalahan krusial pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan. Sebagian pelanggaran hanya merupakan pelanggaran kecil seperti presensi, tata berpakaian saat rapat paripurna seperti tidak menggunakan jas dan dasi, serta kehadiran dalam rapat paripurna

Dalam tata cara beracara kita juga mengatur prosedur untuk mengakomodir laporan masyarakat terhadap etika anggota dewan. DPRD DIY hanya memproses pengaduan masyarakat yang tertulis disertai dengan kejelasan identitas pelapor disertai dengan alat bukti yang jelas. DPRD DIY memberikan keleluasaan bagi masyarakat pelapor untuk melaporkan pelanggaran etika anggota dewan dalam bentuk laporan berbahasa Indonesia maupun bahasa Jawa jelas Sukamto ketua BK DPRD DIY

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*