DPRD DIY Dorong Pengusutan Kasus KPM

IMG_1655Jogja, dprd-diy.go.id – Koperasi Persada Madani (KPM) dinyatakan sakit sejak bulan Desember 2014. Demikian disampaikan oleh Supijandono, Ketua Paguyuban Anggota KPM se wilayah DIY,  saat beraudiensi dengan DPRD DIY yang dipimpin oleh Arief Noor Hartanto, Wakil Ketua DPRD DIY. Bahwa KPM dalam keadan sakit  juga sudah dinyatakan sendiri oleh Ketua KPM pada tanggal 9 Februari 2015.

Dalam penjelasannya, Supijandono menjelaskan bahwa RAT Tahun 2013 tidak dilaksanakan. Oleh karena itu segala bentuk salinan data dan informasi atas kegiatan pra penilaian kesehatan KPM untuk tahun 2013 menjadi tidak sah dan tidak berlaku. Bahkan  sebelumnya, KPM sempat mendapatkan sertifikasi sehat dengan skor 83,15 dari pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2014, ternyata setelah ditelusuri sertifikat tersebut hasil manipulasi oleh Ketua KPM.

Kasus tersebut membuat resah pengurus dan anggota KPM. Ketua paguyuban anggota KPM se-wilayah DIY, Supijandono mengusut kasus tersebut, hingga mencari solusinya ke DPRD DIY. “Kami melihat ada unsur penipuan yang dilakukan ketua KPM.” Ungkap Supijandono pada hari Kamis (12/5/2016).

Mendengar penjelasan tersebut, Arief Noor Hartanto  mengaku prihatin atas kepercayaan masyarakat yang telah dinodai oleh Ketua KPM. Inung sapaan akrab Arief Noor Hartanto meminta agar eksekutif yang turut dihadirkan dalam audiensi tersebut angkat bicara. Bayu dari Biro Hukum menyatakan bahwa kasus tersebut dapat dimasukkan tindak pidana. Namun sebelumnya, ia menyarankan agar DPRD DIY berkenan membuat rekomendasi ke pusat. Hal tersebut disetujui Sulthoni dari Dinas Koperasi DIY. “Kasus ini disampaikan saja ke pusat, sehingga pusat dapat memperhatikan kasus yang dialami oleh KPM.” Tambahnya.

Adapun Prabaningtyas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Pemkot Yogyakarta menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada KPM untuk membuka cabang di DIY. Namun surat yang telah dikeluarkan yang seharusnya ditindaklanjuti dengan surat izin di kota cabang Yogyakarta tidak ia peroleh sampai sekarang. Prabaningtyas sendiri mengaku telah mendapat aduan terkait masalah KPM, hanya saja ia tidak dapat melakukan pembinaan karena KPM berbadan hukum nasional, sehingga kewenangan ada di Kementerian Koperasi.

Sebelum audiensi ditutup Inung menawarkan solusi akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. DPRD  DIY siap mengirimkan rekomendasi ke pusat. Namun sebelumnya, ia akan meminta Komisi B yang diskusi kali ini diwakili Marthia Adel Heida untuk dibahas di internal Komisi B dengan melibatkan dinas-dinas terkait. Selain itu, Inung menghimbau agar paguyuban aggota KPM menyiapkan berbagai data, untuk kemudian dapat direspon DPRD DIY. “Terakhir yang menjadi catatan kami adalah perlunya penegasan dalam hal perizinan di kabupaten/ kota.”

IMG_1648Adapun Marthia Adelheida, politikus fraksi PAN tersebut meminta agar setiap diskusi atau sharing yang dilakukan paguyuban anggota KPM didokumentasikan dengan rapi sebagai bahan untuk menindaklanjuti kasus KPM. (S)

 

 

 

 

IMG_1637IMG_1644IMG_1663

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*