DPRD DIY GANDENG BAPPEDA DAN PUSAT PENELITIAN DAN PELATIAN UGM

DSC_0024Selasa (15/03/2016) Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto membuka forum diskusi. Menggandeng Marwan Suherman, BAPPEDA dan Awan Santoso, Pusat Peneletian Pelatihan UGM diskusi membahas tentang tujuan penganggaran yang mengharuskan melindungi, memberdayakan dan melayani rakyat. Selain itu membahas Danais (Dana Keistimewaan) yang berkaitan erat dengan Undang-Undang Keistimewaan yang implikasi dana digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. “Maksudnya masyarakat tidak terbebani dengan pengeluaran yang tinggi.” Ungkap pimpinanforum diskusi, Eko Suwanto.

Eko sapaan akrab Eko Suwanto mengakui kemajuan yang didapat dari adanya Danais dan Dana Desa. “Ini harusnya cair secara bersamaan sehingga terjadi konsolidasi antara Danais dan Dana Desa.” Namun yang  menjadi permasalahan, apakah banyaknya anggaran selama tahun 2013 – 2015 telah dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat?

Belum adanya regulasi serta lemahnya menejemen membuat kepala desa takut dalam mengalokasikan dana untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. “Masalahnya jika lalai dan terjadi kesalahan, kejaksaan dan kapolda mengintai untuk membawa masalah ke ranah hukum.” Jelasnya. Hal tersebut diamini oleh Kades Bangun Tapan, Putut Wiworojati.

Eko juga memandang adanya sinergitas yang belum maksimal antara APBD,  Danais dan Dana Desa. Eko berharap dengan adanya penyelarasan, kemiskinan dapat diatasi dan impian mewujudkan masyarakat yang sejahteran dapat terwujud.

Menanggapi permasalahan tersebut, Marwan Suherman menuturkan tahun ini tema yang di angkat adalah sinergi perencanaan APBD, Dana Keistimewaan dan Dana Desa serta pembangunan 2017 yang berkualitas dan berkeadilan melalui pengembang Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi permasalahan adalah terkait kesiapan bagian – bagian dalam menyalurkan dana. Marwan Suherman mengharapkan tidak terjadi susul menyusul antara APBD, Danais dan Dana Desa.

Lain halnya dengan Awan Santoso, yang melihat persoalan tersebut secara politis. Menurutnya persoalan politik anggaran sangat dipengaruhi politik ekonomi suatu Negara yang imbasnya akan sampai ke tingkat daerah dan desa.

Politik Ekonomi Indonesia tercermin dalam UUD 1945. Namun Undang – Undang Perencanaan Pembangunan tidak dijadikan acauan kecuali ke bagian pengembangan. Politik Produk meliputi : Pekerjaan (Pasal 27 ayat 2), Kelembagaan (Pasal 28), Pendidikan (Pasal 31), Ekonomi (Pasal 31) dan Ekonomi (Pasal 33). Sedangkan Politik Alokasi meliputi : Sosial (Pasal 34). “Bagaimana implikasi politik penganggaranya?” Ungkap Awan Santoso .

Awan Santoso memndang demokrasi ekonomi, rakyat adalah pelaku utama dengan demikian pembangunan rakyat dan pembangunan manusia adalah masalah utama. Pembangunan manusia selalu berkaitan dengan cipta, rasa dan karsa yang disebut dengan budaya. Maka pembangunan rakyat atau  manusia adalah pembangunan budaya. (S)

DSC_0051DSC_0048DSC_0039DSC_0049

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*