DPRD DIY kirim delegasi upaya pembangunan hukum daerah yang mensejahterakan

Dalam rangka Pembangunan Hukum Daerah DPRD DIY guna menyesejahterakan rakyat mengirim delegasi ke BPHN KEMENKUMHAM. Delegasi di pimpin oleh Hj. Ranny Widayati, SE, MM, kungjungan konsultasi penyusunan legislasi daerah ini diterima oleh Kapusrenbangkumnas dan Kapusluh dihadiri juga pejabat eselon III di lingkungan BPHN yaitu Tongam R Silaban, S.H., M.H, Nandi, S.H., M.H, Kristomo, Jawardi, S.H., M.H.

Yang menjadi point-point utama ingin di serap dari pendelegasian ialah terkait BPHN secara umum, pembentukan produk hukum, pembangunan saran dan prasarana hukum, kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukumnya.

Di dalam dialog terungkap Paradigma dari BPHN soal Pembangunan hukum yang diacu oleh BPHN didasarkan pada pemikiran Lawrence M. Friedman dengan menerapkan pembangunan hukum pada: pembangunan substansi hukum, pembangunan kelembagaan hukum, dan budaya hokum. Dimana ketiganya harus berjalan seiringan secara harmonis dan seimbang. Hukum terkait kesadaran hukum yang dimaksud BPHN adalah bukan hukum untuk semata-mata memenjarakan orang, tetapi hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan.

Lebih lanjut Berkaitan soal kelembagaan ad hoc dimungkinkan di bentuk di daerah BPHN berharap akan ada tim pengarah di daerah yang menguasai baik hukum di pusat dan di daerah

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*