DPRD DIY Menerima Audiensi Dari DPD KSPSI DIY

Yogyakarta – Rany Widayati selaku Wakil Ketua DPRD DIY menerima audiensi dari DPD KSPSI DIY, Selasa (7/11). Audiensi tersebut dilaksanakan di Ruang Bapemperda Lt.2 DPRD DIY pada pukul 12.00 WIB, adapun rombongan DPD KSPSI DIY diketua oleh Totok Suharto selaku Ketua DPD KSPSI DIY, didampingi oleh 7 anggota dan 4 wartawan. Maksud kedatangan DPD KSPSI DIY antara lain untuk menjalin silaturahmi dan meningkat hubungan industrial yang harmonis.

Dalam audiensi tersebut, Totok Suharto memberi sumbangan pemikiran dan rekomendasi terkait ketenagakerjaan. Dimana banyak masalah tentang pengupahan dan perumahan. Disini, DPD KSPSI DIY mengupayakan perumahan bagi buruh dan bagaimana meningkatkan pendapatan buruh di luar upah. Adapun hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diadakan DPD KSPSI DIY secara mandiri dan independen berdasarkan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, menemukan angka paling tinggi untuk Kabupaten Sleman 2,7 juta dan Gunung Kidul 2 juta. Hasil ini lebih tinggi dari yang telah ditetapkan Gubernur DIY. Karena Gubernur DIY menetapkan upah paling tinggi yaitu 1,7 juta dan paling rendah 1,4 juta. Hasil survei ini diharapkan untuk dijadikan pembanding dan acuan bagi Gubernur DIY untuk merevisi UMK DIY 2018 yang sudah ditetapkan.

Terkait hak atas perumahan, Totok Suharto menyampaikan bahwa sudah ada dasar hukum yang jelas. Seperti dalam Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 yang isinya, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dengan pendapat upah buruh yang rendah dan harga tanah yang semakin tinggi, membuat buruh tidak dapat membeli rumah.

Hal ini ditanggapi Rany Widayati dengan memaparkan fungsi dari DPRD, yaitu pengawasan, budgeting, pengawasan legislasi, pembuatan Undang-Undang, pendapatan anggaran, dan juga pengawasan. Menurut Rany Widayati, DPRD tidak dapat mengintervensi dinas dan instansi lainnya, melainkan hanya sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk mencari titik temu dan solusi dari masalah yang ada. Rany Widayati menyarankan untuk menyertakan permohonan mengundang dinas-dinas terkait saat DPD KSPSI DIY mengajukan surat audiensi, sehingga DPRD DIY dapat mempertemukan dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu, akan diagendakan FGD tentang pendapatan dan perumahan buruh dengan stakeholder. (BAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*