DPRD DIY Menerima Audiensi Dari Wakil Penambang Pasir Kali Progo

Yogyakarta – DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menerima audiensi dari perwakilan penambang pasir sepanjang Kali Progo, Jum’at (17/11) pagi pukul 09.00 WIB di Ruang Komisi C DPRD DIY. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Zuhrif Hudaya selaku Ketua Komisi C DPRD DIY, didampingi Huda Tri Yudiana selaku Ketua Pansus Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Sukamto selaku Wakil Ketua Pansus, serta 2 anggota Komisi C lainnya. Adapun rombongan dari perwakilan penambang pasir Kali Progo diketuai oleh Yunianto dan didampingi 8 penambang pasir Kali Progo lainnya. Maksud kedatangan wakil penambang pasir Kali Progo antara lain untuk menjalin silaturrahmi dan membahas UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, PP 22 dan 23 Tahun 2010, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017 Tahun 2017.

Terkait penambang rakyat, Yunianto menyampaikan bahwa penambang pasir di sepanjang Kali Progo menginginkan agar tidak diposisikan lagi sebagai penambang rakyat seperti yang dinyatakan dalam UU Tambang Tahun 1971, melainkan diposisikan sebagai penambang rakyat seperti yang terdapat dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan PP 22 dan 23 Tahun 2010.

Selain itu, Yunianto juga menambahkan bahwa beberapa penambang pasir yang dikategorikan sebagai penambang liar yang ada di sepanjang Kali Progo, diberi tanggungjawab resmi dari pemerintah untuk membayar pajak tambang sebesar Rp 16.000,- perkubik. Sehingga Yunianto dan penambang lainnya menuntut agar kiranya pemerintah memberi timbal balik dengan melegalkan dan memberi pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Hal ini ditanggapi oleh Zuhrif Hudaya dengan menyatakan bahwa atas inisiatif Komisi C setelah keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk wilayah pertambangan perizinannya menjadi kewenangan ditingkat provinsi. Sejak jadi kewenangan tingkat provinsi, ada inisiatif membuat Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam untuk mengatur semua.

Terkait pengambilan pajak penambang, Sukamto selaku Wakil Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam menyatakan bahwa dewan melarang untuk mengambil pajak dari penambang yang belum ada izin karena penambang yang belum legal itu tidak berhak membayar pajak. Huda Tri Yudiana selaku Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam juga mengiyakan hal tersebut dan mengaku bahwa para pansus masih mengkaji Raperda ini.

Untuk itu, pansus akan memperjuangkan hak penambang rakyat dengan mengajukan perundingan dengan para pakar. Sehingga aspirasi yang diajukan dari perwakilan penambang pasir di sepanjang Kali Progo belum bisa dijawab dan perwakilan penambang rakyat di Kali Progo juga diminta untuk sabar menunggu hasil Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam kurang lebih selama 2 minggu mendatang.

“Anda datang kesini membawa manfaat sekali, kami selaku orang Pansus yang akan mengatur peraturan daerah ini merasa beruntung dan senang sekali mendapatkan masukan-masukan dari saudara”, tutup Wakil Ketua Pansus Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Sukamto. (BAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*