DPRD DIY Menerima Kunjungan DPRD Provinsi Bali

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Bali pada Rabu (14/2) di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1 DPRD DIY. Dalam kunjungan kerja tersebut dihadiri pula oleh perwakilan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan DPRD Provinsi Bali terkait dengan menerima masukan mengenai Pansus Raperda tentang Perubahan atas Rencana Perubahan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029. I Ketut Kariyasa Adriana selaku Ketua rombongan dan Ketua Pansus dari Raperda menyampaikan kunjungan ini dimaksudkan untuk menerima masukan masukan terkait dengan tata ruang.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY menyampaikan, di DIY sendiri melakukan peninjauan kembali pada tahun 2014 karena adanya letusan Gunung Merapi. Yang kedua adanya      UU Keistimewaan No. 13 Tahun 2012. Kemudian yang ketiga adanya Perpres yang menyatakan adanya Program Strategis Nasional terkait pembangunan Bandara baru di Kulon Progo, DIY.

Sebelum melakukan peninjauan kembali, harus tetapkan terlebih dahulu SK Gubernur terkait penetapan PK dan tim, kemudian dilaksanakan SK untuk pelaksanaan peninjauan kembali. Ada surat edaran baru dari Dirjen Tata Ruang terkait setiap peta struktur ruang maupun pola ruang harus ditandatangani oleh Sektor.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY menambahkan, untuk sanksi yang dilakukan terkait dengan pelanggaran mengenai Peratutran Tata Ruang di DIY melakukan sanksi kegiatan penataan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Yoeke Indra Agung Laksana menyampaikan, untuk melindungi daerah konservasi agar tetap terjaga kelestariannya, di kawasan Merapi terdapat Taman Nasional Gunung Merapi untuk perlindungan daerah konservasi yang ada di kawasan Merapi.

Di DIY sendiri, dalam hal Tata Ruang terdapat regulasi terkait kekayaan budaya, terdapat Perda Bangunan Arsitektur Yogyakarta, Perda Cagar Budaya, Perdais tentang Rencana Tata Ruang juga melindungi kawasan-kawasan terkait kawasan Cagar Budaya. Sehingga daerah-daerah yang menjadi kawasan budaya akan tetap terjaga.

Kemudian untuk memastikan Perda publik berjalan di masyarakat, Anggota DPRD DIY melakukan kajian secara teknis di lapangan, setelah itu membuat sebuah produk yang dinamakan Rancangan Keputusan Dewan tentang Pengawasan tentang Perda tersebut. (Az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.