DPRD DIY Menerima Kunjungan Mahasiswa UNY Jurusan Pendidikan Administrasi Negara

UUK belum bisa diterapkan secara maksimal karena belum ada Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang dibuat oleh DPRD DIY. Hal ini disampaikan di sela-sela studi komparasi dari mahasiswa UNY jurusan administrasi yang berlangsung di Ruang Rapur Lt. 3 DPRD DIY (26/11). Rombongan yang berjumlah 50 orang tersebut didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Lena Salita, M.Si. Silvia Sonya salah satu mahasiswa yang hadir, bertanya seputar pendidikan, status sultan ground /paku alam ground pasca pengesahan UUK dan pencalonan kepala daerah. Sedangkan Thomas bertanya terkait efek dari UUK terhadap birokrasi pelayanan masyarakat di DIY. Wahyono selaku anggota Komisi A DPRD DIy menjawab, pendidikan di DIY sudah diatur dalam Perda Pendidikan Berbasis Budaya. “Adanya UUK akan lebih mendukung pendidikan berbasis budaya di DIY karena budaya merupakan salah satu dari 5 pilar UUK,” ujarnya. Status sultan ground dan paku alam ground justru lebih jelas dan tidak merugikan rakyat. “Kami sudah membahas bersama eksekutif dan kasentanan, kami bersepakat status tanah akan diperjelas, bahkan Biro Tapem sudah mulai melakukan pendataan baik status dan haknya. Masyarakat juga tak perlu khawatir karena tetap diperbolehkan menempati,” ungkapnya. Terkait pencalonan kepala daerah, anggota dewan dari Fraksi Demokrat tersebut menjelaskan, pencalonan kepala daerah sudah diatur dalam UUK diantaranya harus berasal dari kerabat keratin dan mendapatkan rekomendasi resmi dari kasentanan. Untuk pelayanan masyarakat, antara eksekutif dan legislatif sudah merancang di dalam Perdais sehingga pelayanan masyarakat diharapkan bisa jauh lebih baik lagi. Sebelum acara berakhir, Wahyono meminta mahasiswa untuk ikut andil dalam memberikan saran dan masukan pada public hearing minggu depan yang akan membahas rancangan Perdais. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*