DPRD DIY Serap Aspirasi Untuk RAPBD 2013

Berdasarkan kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh DPRD DIY dan Gubernur DIY terkait KUA dan PPAS yang menjadi dasar pedoman penyusunan RAPBD 2013, DPRD DIY mengadakan public hearing guna mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat DIY (19/11). “RAPBD 2013 harus ditetapkan sebelum tanggal 30 November,” ujar Yoeke. Ditambahkannya oleh Yoeke DIY harus bisa mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian  setelah dua tahun berturut – turut diraih. “Ini menjadi tantangan kita, oleh karena itu dalam forum ini diharapkan dapat mendapat banyak saran dan masukan,” tambah Yoeke. Tavip, Kepala Bapeda DIY mengawali dengan memaparkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY 2013 yang bertema “Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Sasaran utama yang harus dicapai DIY sesuai tema tersebut adalah meningkatnya standar hidup masyarakat yang ditujukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup. ”Pengangguran menjadi target yang telah ditentukan untuk DIY sehingga menjadi prioritas utama,” terang Tavip. Pertumbuhan ekonomi di DIY selalu dibawah rata – rata nasional yaitu kisaran 4,8 – 5 % sedangkan kemiskinanmencapai 16 % dan berada pada urutan ke 20. Walaupun kemiskinan dan ekonomi berada di angka bawah, kesejahteraan di DIY berada di urutan 1 nasional. “Kami mempunyai target pertumbuhan ekonomi DIY bisa mencapai 5,5 – 6 %,” ujar Tavip.

Begitu paparan dari Tavip selesai, audiens yang hadir terlihat sangat antusia untuk berinteraksi dengan memberikan saran dan masukan. Salah satunya dari Aris yang mengusulkan agar kesejahteraan dari tenaga harian lepas penyuluh pertanian ditingkatkan. “Kami dalam setahun dikontrak 10 bulan sedangkan pekerjaan kami tidak bisa disekat dengan waktu, tidak mungkin ketika ada para petani datang untuk berkonsultasi kami tolak dengan alasan kami tidak dikontrak lagi, oleh karena itu kami minta agar dalam setahun dikontrak 12 bulan penuh,” ungkap Aris. Menanggapi hal tersebut, Tavip mengakui adanya regulasi yang tidak memungkinkan untuk mendanai 12 bulan penuh. Tetapi pihaknya sudah menyiapkan cara agar para tenaga harian lepas tersebut tetap terpenuhi kesjahteraannya tanpa adanya penyimpangan. “Kami bisa menggelontarkan dana untuk mensiasati 2 bulan tidak dikontrak, tapi dalam bentuk kegiatan sehingga tidak perlu khawatir, secara honorarium akan sama dengan gaji bulanan hanya bentuknya saja yang berbeda,” pungkas Tavip. (hms.ed).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*