DPRD DIY Setujui Pembangunan Berintegrasi

dsc_0521Berawal dari kegelisahan terhadap pembangunan DIY yang semakin hari dinilai kurang ramah lingkungan, keluarga besar Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DIY beraudiensi di DPRD DIY. Ahmad Syaifudin, ketua IAI DIY, menuturkan IAI sedang akan bermetamorfosis untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di DIY. Pasalnya ia sendiri melihat dan prihatin terhadap pembangunan-pembangunan semakin marak, namun tidak terintegrasi antar satu dengan yang lainnya. “Karenanya kerap kali ada protes dari masyarakat dari pembangunan yang dijalankan.” Tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan maksud dari pembangunan yang terintegrasi. Ia mencontohkan pembangunan yang diterapkan di Arkasia. Terdapat tiga konsep yang di usung oleh Arkasia dalam pembanguan. Pertama pembangunan kota yang terintegrasi dengan seluruh sitem. Kedua, smart city yakni terintegrasi dalam teknologi dan informatika, sehingga akses informasi dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat. Ketiga greencity, sebuah pembangunan yang mengedepankan aspek ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi.

Persoalan belum adanya tim ahli bangunan di DIY juga turut disinggung. Ahmad Syaifudin menyebut di DKI telah memiliki tim yang konsen terhadap arah pembangunan. Tidak hanya soal pembangunan fisik saja, melainkan estetika, etika dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari sebuah pembangunan. Karenanya, Ahmad Syaifudin mengungkapkan perlunya payung hukum yang melingkupi tatanan pembangunan. Ia mencontohkan, sebuah pembangunan yang saling terintegrasi dengan keseluruhan sistem. Misalnya, pembangunan hotel, apartemen, mall yang dibawahnya dapat digunakan sebagai akses jalan. Namun, ia menyayangkan pembangunan yang ada di DIY atau secara luas di Indonesia sebagai sebuah bangunan yang berdiri sendiri. Artinya, sebagai sebuah bangunan itu sendiri, tidak dapat digunakan sebagai aktifitas publik.

Menanggapi hal tersebut wakil ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto mengungkapkan pentingnya pembangunan kota yang memiliki nilai falsafah dan bercirikan khas DIY sebagai daerah istimewa. Inung sapaan akrab Arif Noor Hartanto menuturkan, Komisi D telah melakukan analisis pembangunan DIY. Ketidaknyamanan pejalan kaki saat akan melintas. Hal tersebut diakibatklan tata ruang yang belum terintegrasi, sehingga hanya untuk melintasi jalan harus menunggu lama saking banyaknya pengendara motor. Inung juga mengkritisi pentingnya ketegasan sikap pemerintah terhadap pendatang yang begitu mudahnya membangun rumah di tepi-tepi sungai, sehingga tidak mencerminkan keelokan. Sampah visual, seperti iklan-iklan yang tidak teratur dalam pemasangannya.

Terkait perizinan pembangunan di DIY, telah menjadi kewenangan masing-masing kabupaten/kota. Namun, ia berharap pemangku kewenangan di masing-masing kabupaten dan kota, benar-benar menerapkan standar perizinan. Sehingga, pembangunan yang seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu baru dapat dilaksanakan pembangunannya. “Bukan berlaku sebaliknya.” Tandas Inung. (S)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*