DPRD DIY Siap Kawal Evaluasi Perijinan Pertambangan di Kulon Progo

Komisi A DPRD DIY menerima audiensi dari Warga Dusun Bleberan dan Sawahan, Desa Banaran, Galur, Kulon Progo pada, Senin (2/7/2018) di Ruang Lobby DPRD DIY. Warga Dusun Bleberan dan Sawahan menyampaikan maksud dan tujuannya terkait dengan penolakan rencana penambangan pasir di daerah mereka oleh CV. Tri Karsa yang dinilai warga akan merugikan warga sekitar terkait dengan adanya rencana aktivitas penambangan.

Komisi A DPRD DIY yang diwakili oleh Sukarman selaku Wakil ketua Komisi A Bidang Pemerintahan bersama KP2TSP DIY yang di wakili Suyoto dan Kholil menerima langsung audiensi ini guna menanggapi pernyataan dan permintaan penolakan warga mengenai perijinan tambang yang menjadi masalah di Dusun Bleberan dan Sawahan, Desa Banaran, Galur, Kulon Progo agar dikawal bersama dan dievaluasi proses ijinnya agar kedepan tidak ada pihak yang dirugikan terkait tambang tersebut. Hadir pula anggota Komisi III DPRD Kulon Progo, Wisnu Prasetyo yang bersama mengawal warga Dusun Bleberan dan Sawahan, Desa Banaran, Galur, Kulon Progo untuk memperjuangkan agar dapat dituntaskan secepat dan sebaik mungkin.

Warga meminta kepada Pemerintah khususnya Dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan dan menampung semua keluhan warga terkait masalah ini. Warga sangat khawatir dengan keadaan lingkungan nanti saat setelah adanya aktivitas penambangan berjalan seperti rusaknya jalan mereka dan kondisi lingkungan yang justru akan membahayakan warga sekitar karena takut adanya tanah ambles setelah pasir dikeruk habis. Warga juga menyayangkan komunikasi yang kurang baik ditunjukkan oleh pihak CV Tri Karsa dengan ketidakseriusan dalam sosialisasi dan negosiasi bersama warga.

Terkait dengan proses perijinan pihak yang permasalahkan warga ini, KP2TSP DIY menyampaikan bahwa proses perijinan tambang ini sangat ketat sehinggat tidak dapat secara langsung ditolak, karena proses perijinan CV Tri Karsa baru melalui proses tahap awal dan belum mengajukan kembali untuk tahap selanjutnya, namun laporan ini akan menjadi bahan evaluasi KP2TSP DIY terhadap proses perijinan yang telah diajukan dan akan dikoordinasikan ke SKPD lain agar segera meninjau ke lapangan dan memberikan rekomendasi kepada kami untuk ditindaklanjuti.

“Kami kantor pelayanan perijinan, sudah menyampaikan kepada pemohon harus bisa mengajak komunikasi warga dan bisa mensejahterkan warga, itu sudah ada di syarat dan harus ditepati,” ungkap Suyoto salah satu perwakilan KP2TSP DIY.

Komisi A DPRD DIY yang memfasilitasi audiensi ini melalui perwakilannya menyampaikan sikapnya dan akan memperhatikan masalah ini serta mendorong pihak KP2TSP DIY mempertimbangkan segala perijinan yang tidak sesuai dengan kesepakatan warga dan cenderung malah merugikan semua pihak agar dievaluasi dalam ijinnya. Komisi A juga menyampaikan, jika perlu nanti akan ada peninjauan ke lapangan untuk mengetahui secara pasti lokasi yang sebenarnya.

“Keluhan dan laporan ini berkaitan dengan masalah ini, sudah kami tampung dan kami harap warga tetap tenang, sabar dan menunggu terus evaluasi yang akan dikerjakan oleh KP2TSP DIY. Kami akan terus mengawal warga hingga masalah ini tuntas tanpa ada yang dirugikan,” tutur Sukarman Wakil ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DIY saat memberikan tanggapan audiensi di DPRD DIY (2/7).***(wawan)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.