DPRD DIY Terima Kunjungan Kerja dari DPRD Provinsi Banten, Bahas Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) menerima kunjungan kerja dari Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak DPRD Provinsi Banten pada Senin (1/12) di Ruang Lobi Gedung DPRD DIY. Kunjungan kerja ini dalam rangka studi banding guna menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Banten. Kunjungan kerja ini domoderatori oleh Wakil Ketua I DPRD DIY, Arif Noor Hartanto.

Sekretaris Pansus Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak DPRD Provinsi Banten, Herry Rumawantine, menanyakan efektivitas perda ini di DIY. “Lalu berapa banyak kasus KDRT di DIY dan sanksinya seperti apa?”, tanyanya.

Noviarrahmad, perwakilan dari Biro Hukum mengatakan bahwa Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di DIY lebih mengatur hal-hal yang bersifat khusus yang belum diatur undang-undang. Untuk sanksinya, pihaknya menuturkan bahwa hal tersebut telah diatur dalam udang-undang. Sri Mulyani, perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menyatakan bahwa implementasi perlindungan perempuan di DIY telah dilakukan sejak 2004. “Awalnya sudah ada keputusan gubernur, kemudian dikuatkan dengan perda”, ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mengatur tentang upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan. “Kami memberi pelatihan antisipasi terhadap human trafficking sejak 2006. SDM-nya juga kami latih, seperti dari kepolisian dan lainnya. Selain itu kami juga mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan pencegahan”, ujarnya. Sedangkan untuk penanganan, pihaknya melalui jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan LSM terkait menangani kasus-kasus KDRT di DIY.

Mengenai pemberdayaan, dirinya mengatakan bahwa korban kekerasan mendapatkan pelatihan kecakapan hidup. “Tapi sebelumnya kita mencari tahu kebutuhannya apa, kemudian kami beri sarana dan prasarana”, ucapnya. Pada saat ini, ia menambahkan baru tersedia pelatihan salon dan tata boga.

Saat ditanya mengenai dampak positif perda ini terhadap ketahanan keluarga, Sri Mulyani menanggapinya dengan adanya penguatan kerohanian dan ekonomi, bekerjasama dengan Departemen Agama dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop). “Kami juga melibatkan banyak SKPD. Forum perlindungan juga sudah ada di setiap kabupaten/kota”, tutupnya. (WS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.