DPRD DIY terlibat Danais, Kemendagri masih perlu koordinasi dengan pihak terkait

dprd diy komisi d kunker ke kemendagriKementerian Dalam Negeri RI akan memberikan jawaban tertulis atas hasil Kunjungan Kerja Komisi D DPRD DIY untuk ikut serta dalam perencanaan pembahasan Dana Keistimewaan (Danais). Namun pihaknya akan melaksanakan pembahasan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan, Biro Hukum, dan Instansi terkait mengenai hal tersebut.

Hai ini terungkap saat Komisi D DPRD DIY melakukan Kunjungan kerja  ke Kementerian dalam Negeri RI dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Keistimewaan DIY. Pada kesempatan itu diterima baik dengan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD   Kementerian Dalam Negeri RI (Drs.Teguh Setyabudi,M.Pd) dengan didampingi Kapala seksi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Subdit Pemerintah aceh, DKI Jakarta dan di Yogyakarta DIT.Penataan Daerah,otonomi Khusus dan DPOD,Ditjend Otonomi Daerah (Raden Budi Susila).

(Drs.Teguh Setyabudi,M.Pd) menjelaskan bahwa Proses penurunan pencairan dana Keistimewaan harus melalui berbagai tahapan serta diperlukan pembuatan program-program yang berkaitan dengan Keistimewaan Yogyakarta. Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait yang menangani perihal kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri Dalam Negeri selaku koordinator dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait melakukan penilaian kelayakan kegiatan atas rencana kebutuhan Dana Keistimewaan, hasil penilaian disusun berdasarkan skala prioritas dan disampaikan kepada menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggota Komisi D menyatakan, Dewan hendaknya dilibatkan membahas Dana Istimewa dan masuk dalam perencanaan sampai ke pengawasan, karena kenyataannya dari Dana Istimewa untuk kebudayaan banyak digunakan untuk belanja rutin dan gaji pegawai saja. dan Politikus partai Golkar mengungkapkan Penggunaan Dana Istimewa masih tersirat belum tersurat sehingga ini akan menimbulkan salah tafsir, antar pejabat sekarang dengan pejabat yang akan datang, maka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Dana Istimewa terlihat masih tersirat belum tersurat.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri RI (Drs.Teguh Setyabudi,M.Pd) menyampaikan bahwa Alur Pikir dan Logika yang disampaikan bisa diterima baik. Seharusnya dalam Perdais bisa dimasukkan posisi dewan atau peran dewan dalam perencanaan, Namun penyampaian dari kami ini jangan dijadikan sebagai dasar dan pedoman terlebih dahulu, karena akan di bahas dengan kementerian keuangan, Biro hukum dan Instansi Terkait mengenai mekanisme yang terbaik.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*