DPRD DIY Upayakan Pengentasan Prostitusi Di Daerah Mrican

Senin, (10/04/2017) warga Mrican mengadukan persoalan prostitusi yang ada di desanya. Persoalan tersebut diharapkan segera teratasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Wahyu mengaku persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan sudah dilaporkan ke pemerintahan setempat namun belum mendapatkan solusi terbaik.

Mengutip Peraturan Daerah No. 18 tahun 1954 tentang larangan pelacuran di tempat umum, sehingga dipandang perlu adanya tindakan tegas agar desa Mrican bebas dari prostitusi. Diakui bahwa pelaku prostitusi dan penyedia tempat prostitusi bukanlah warga asli, melainkan pendatang. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat sebagian masyarakat Mrican yang ikut-ikutan.

Terakhir disebutkan pernah dilakukan operasi penjaringan Pekerja Sek Komersial (PSK) pada 15 Februari 2016. “yang terjaring 15 orang.” Ungkap Wahyu. Diakui Wahyu, terkadang saat akan dilaksanakan operasi, sudah diketahui sehingga tidak ditemukan pelaku prostitusi saat penjaringan.

Menanggapi hal tersebut ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana meminta agar dilakukan operasi gabungan dengan pertimbangan waktu yang paling efektif. “Jangan sampai bisa ditebak waktunya, sehingga gagal saat operasi.” Jelas Yoeke. Yoeke juga menghimbau saat patroli melibatkan warga Mrican sekaligus berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. “Uji coba patroli selama satu bulan, nanti dilihat hasilnya.” Tambah Yoke. Adapun terkait anggaran, agar mengkomunikasikan dengan komisi A  DPRD DIY. Terakhir supaya dilakukan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap pengentasan prostitusi khususnya di daerah Mrican. (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.